Bank Dunia (World Bank) untuk pertama kalinya mempublikasikan sejumlah keputusan yang dikeluarkan oleh Sanctions Board (Dewan Sanksi) dalam kasus penyelewengan (fraud) dan korupsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Dunia.
Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia.
"Bank Dunia mengambil langkah tegas terkait perang melawan korupsi, dan kita percaya bahwa transparansi yang lebih luas harus menjadi bagian dari usaha tersebut," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip detikFinance di situs Bank Dunia, Selasa (5/6/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perang melawan korupsi ini diumumkan dalam sebuah diskusi panel yang diadakan oleh Dewan Sanksi dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir dan mendiskusikan sejumlah tantangan yang masih berjalan terkait sistem sanksi Bank Dunia.
Bank Dunia mengumumkan telah menunjuk dua anggota Dewan Sanksi baru yakni Yves Fortier yang merupakan International Arbitrator dan mantan Duta Besar Kanada untuk PBB yang nantinya akan menjabat Ketua Dewan Sanksi. Yang kedua adalah Catherine O'Regan yang merupakan Presiden IMF Administrativie Tribunal dan mantan hakim di Afrika Selatan.
Lebih dari 530 perusahaan dan individu telah mendapat sanksi dari Bank Dunia terkait fraud, korupsi, dan kolusi, sejak sistem sanksi dibuat pada 1999 oleh lembaga ini. (dru/dnl)











































