"Tim kami sudah melakukan pedahulaun dalam rangka audit kinerja pengelolaan utang. Jadi ini untuk menilai bagaimana pemerintah mengelola utang apakah pemerintah sudah memilih alternatif-alternatif paling efisien dalam menghitung utang," ungkap Hasan kepada detikFinance, Rabu (11/7/2012).
Hasan menilai untuk utang dalam negeri pemerintah Indonesia, khususnya utang yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi kepada masyarakat. BPK sedang mendalami kenapa obligasi yang diterbitkan begitu laris dan apakah utang yang diperoleh dari masyarakat tersebut memang betul-betul dibeli oleh masyarakat atau malah dibeli oleh broker besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demikian juga dengan utang luar negeri, BPK juga ingin mengetahui kebenaran utang yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia baik berasal dari lembaga atau negara donor.
"Paling tidak yakinkan dulu benarkah kredit anda (lembaga atau negara donor) ke pemerintah Indonesia sebesar itu. Jadi confirm dulu antara debitur dan kreditur jangan sampai mengatakan saya mempunyai utang kepada bank dunia sekian miliar dolar tapi bank dunia mengatakan bukan sekian," katanya
Selain itu, BPK juga akan mengaudit standby loan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat darurat.
"Perlukah standby loan, biarpun enggak dipakai dan tidak dicairkan tapi perlu dibayar komitmen fee. Standby loan itu dana cadangan dipakai gak dipakai siap manakala ada sesuatu yang emergency dan sebagainya," tutup Hasan.
(hen/ang)











































