.webp)
Ketua Asosiasi Perusahaan Pelayaran (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan masalah pembebasan lahan untuk pengembangan The New Tanjung Priok harus dilakukan dengan segera.
"Masalah pembebasan lahan, dan planning atau urusan dokumen, itu harus segera harus dibereskan karena kalau ini telat terbangun 2014, negara lain akan ketawa karena melihat negara besar sepeti Indonesia tidak memiliki planing dalam menyelesaikan pembangunan," ungkap Carmelita kepada detikFinance, Sabtu (21/7/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Carmelita mengatakan sebaiknya dalam penyelesaian pemberian uang santunan atau pembebasan lahan dilakukan dengan cara yang baik.
"Masalah penduduk, pemerintah dan Pelindo II harus berhati-hati karena penduduk seperti enggan untuk pindah. Oleh karena itu, sebaiknya carikan solusi yang tepat, apalagi mereka ada di lahan Pelindo. Kalau harus ganti rugi, berikan yang wajar dan memberikan keuntungan kepada penduduk," jelasnya.
The New Tanjung Priok tersebut rencananya dibangun Agustus 2012 usai lebaran dengan dana investasi tahap pertama mencapai US$ 2,05 miliar.
Salah satu tokoh masyarakat, Amir kepada detikFinance, Kamis (19/7/2012) membenarkan wilayah tempat tinggalnya bakal jadi pelabuhan baru.
Wilayah ini terdiri dari 15 RW dengan total area mencapai 75 hektar dan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 30.000 orang.
Mayoritas penduduk Kalibaru berprofesi sebagai nelayan dan sisanya sebagai buruh pelabuhan, pedagang, dan petugas keamanan pelabuhan.
Area yang mereka duduki sebenarnya milik PT Pelindo II. Ini adalah tugas berat yang diemban oleh PT Pelindo II untuk merealisasikan The New Tanjung Priok.
Sampai dengan saat ini, pihak Pelindo II sama sekali belum bertemu warga Kalibaru untuk membahas kejelasan nasib mereka bahkan warga Kalibaru mutlak satu suara. Mereka tidak mau ganti rugi tetapi ganti untung.
(feb/ang)
