Ini Penjelasan Kemenparekraf Terkait Izin 7-Eleven

Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin usaha kafetaria atau restoran kepada perusahaan waralaba 7-Eleven.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenparekraf I Gusti Ngurah Putra.P dalam pernyataannya, Kamis (6/9/2012).

"Kemenparekraf tidak pernah menerbitkan izin usaha kafetaria atau restoran kepada perusahaan waralaba 7-Eleven atau PT Modern Putra Indonesia dan atau usaha makanan dan minuman lainnya," tegas Gusti.

Dia mengatakan, berdasarkan pasal 15 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha patiwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha ke pemerintah atau pemerintah daerah. Dan usaha pariwisata yang dimaksud salah satunya adalah jasa makanan dan minuman.

Kemudian, pada 16 November 2010 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.87/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman. Dalam peraturan ini dikatakan, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada bupati atau walikota tempat usaha pariwisata berlokasi.

Pernyataan ini keluar setelah sebelumnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan 7-Eleven hanya mengantongi izin restoran atau rumah makan. Namun praktiknya 7-Eleven menjalankan bisnis yang tak jelas, karena lebih condong sebagai ritel atau minimarket.

"Sederhana ya, ini kan izin yang mereka peroleh, itu adalah izin rumah makan yang diperoleh dari kementerian pariwisata, bukan dari kementerian perdagangan, sedangkan kenyataannya mereka mendagangkan bukan hanya makanan saja, ada retailnya, nah ini makanya harus diperjelas," kata Gita diberitakan sebelumnya.

(dnl/dnl)