Djatun: Popularitas Tak Jamin Efektifitas Pemerintahan
Kamis, 09 Sep 2004 17:34 WIB
Jakarta - Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti menegaskan, popularitas saja tidak cukup menjamin efektifitas pemerintahan dalam mendapatkan dukungan dari legislatif dan eksekutif.Hal ini disampaikan Djatun dalam makalah tertulisnya yang disampaikan pada seminar diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Hilton, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (9/9/2004).Menurut Djatun, sebagaimana layaknya masyarakat yang penuh keanekaragaman, maka pemenang pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, akan menghadapi setidaknya dua kesulitan utama. Pertama, kesulitan memperoleh dukungan relatif menyeluruh yang meliputi sebagian besar kepentingan masyarakat yang pluralis. Kedua, memperoleh dukungan publik di DPR, DPD, DPRD dan para gubernur, bupati serta walikota."Karena itu perlu dipahami bahwa menang pemilu tidak berarti juga merupakan kemampuan memperoleh dukungan legislatif dan eksekutif. Popularitas saja tidak cukup menjamin keefektifan," kata mantan dubes RI untuk Amerika Serikat ini.Oleh karena itu, Djatun menambahkan, pemerintahan yang akan datang perlu melakukan persiapan-persiapan. Dikatakannya, berbeda dengan kecenderungan di negara lain yang sedang menghadapi pemilu, pemerintahan yang berkuasa umumnya berusaha terpilih kembali dengan memperbesar anggaran untuk proyek-proyek yang populis."Namun pemerintahan ini justru secara disiplin mengurangi defisit APBN dan memperkuat dasar-dasar makro ekonomi agar mempermudah pemerintahan yang akan datang. Siapapun yang menang agar langsung mempercepat upaya pemulihan ekonomi sesuai janji selama kampanye, tanpa harus lama melakukan konsolidasi," papar dia.Selain itu, tambah mantan dekan Fakultas Ekonomi UI tersebut, reformasi bidang ekonomi serta perbaikan fundamental makro ekonomi terus menunjukkan perbaikan selama tiga tahun belakangan ini. Hal ini ditunjukkan dari indikator makro ekonomi jangka pendek seperti tingkat inflasi, kurs rupiah, cadangan devisa dan indeks harga saham gabungan (IHSG), serta indikator jangka menengah seperti pertumbuhan ekonomi, stok utang pemerintah dan defisit APBN yang terus membaik.
(ani/)











































