Pemerintah RI Jualan Proyek Infrastruktur ke Uni Eropa

Jakarta - Pemerintah Indonesia mengundang masyarakat Uni Eropa untuk ikut terlibat secara aktif dalam investasi infrastruktur di Indonesia. Salah satunya, untuk 3 mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai US$ 764 juta.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur adalah salah satu tantangan besar dan menjadi penggerak utama pertumbuhan di Indonesia. Diperlukan investasi infrastuktur sebesar US$ 202,5 miliar atau 5 persen dari Produk Domestik Bruto untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2010–2014.

"Sebanyak 35 persen dari total investasi tersebut diharapkan bersumber dari sektor swasta," ujar Djoko dalam sambutan pada acara Committee for European Construction Equipment (CECE) Congress di Berlin, Jerman, melalui siaran persnya yang dikutip detikFinance, Minggu (28/10/2012).

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan dengan adanya MP3EI, peluang investasi dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar lagi, karena memungkinkan swasta untuk melaksanakan pembangunan melalui pola Private Public Partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah-swasta. Terdapat tiga mega proyek yaitu pelabuhan, jalan tol dan infrastruktur pengolahan sampah senilai US$ 764 juta yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan mekanisme PPP.

"Kondisi investasi infrastruktur yang kondusif, antara lain melalui pengembangan kerangka regulasi dan penyediaan jaminan investasi, merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pemerintah untuk mendukung keterlibatan investor asing di dalam berbagai mega proyek infrastuktur di tanah air," paparnya.

Djoko menambahkan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Di samping itu, Pemerintah juga telah membentuk PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai sebagian biaya investasi dan menyediakan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund sebagai jaminan obligasi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur.

"Dalam waktu dekat, Pemerintah juga akan mengeluarkan aturan mengenai pembebasan pajak sebagai bentuk insentif investasi infrastruktur," ungkapnya.

Djoko menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mendukung investasi swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia, dan mengundang masyarakat Eropa untuk memperluas cakupan investasi infrastruktur, material dan peralatan konstruksi ke wilayah Indonesia.
 
Pada tahun 2013 mendatang, Indonesia mendapatkan undangan kehormatan untuk dapat hadir pada kongres tersebut untuk mempromosikan keikutsertaan Indonesia sebagai Negara mitra dalam Bauma 2013 dan mengajak para investor untuk hadir dan melakukan temu bisnis di Bauma 2013, Munich, Jerman.

Keikutsertaan Indonesia dalam Bauma 2013, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para investor Eropa mengenai peluang investasi di Indonesia, yang didukung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan cepat serta situasi politik yang stabil.

(nia/dru)