"Setelah reses 2 minggu ini, setelah 19 November," kata Sutan kepada detikFinance, Senin (29/10/2012).
Laporan hasil pemeriksaan BPK telah diserahkan kepada DPR dan institusi yang diperiksa termasuk PLN di 2011.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini panja, panja belum selesai, panja kalau membutuhkan siapa saja atau informasi yang diperlukan, bisa dipanggil untuk dibutuhkan keterangannya, apa yang diperlukan akan dipanggil," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, anggota DPR Komisi III Bambang Soesatyo mengaku kisruh antara Dahlan dan komisi VII DPR sebaiknya segera diselesaikan dan tidak ditunda-tunda supaya tidak menjadi bola liar yang akan memperburuk keadaan.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini pun menghimbau kedua belah pihak supaya berkomentar melalui rapat resmi di Komisi VII.
"Kalau masing-masing pihak saling jawab di media dan meributkannya di luar forum resmi, itu bukan sikap yang bijaksana," pungkasnya.
Terkait persoalan ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah angkat bicara. Hatta mengaku tak nyaman dengan kata 'pemanggilan' yang digunakan Anggota DPR untuk para menteri. Kata 'pemanggilan' memberi kesan ketidaksetaraan antara menteri dengan Anggota DPR.
"Tapi menurut saya harus ada mitra kesejajaran. Istilah menteri itu jangan 'dipanggil' tapi 'diundang'. Kalau dipanggil itu seperti bawahan, yang betul itu kelas selevel, jadi menteri-menteri itu diundang DPR rapat kerja atau rapat apapun," ujar Hatta beberapa waktu lalu.
(hen/hen)











































