6 Tol Dalam Kota, Proyek Era Foke yang Kini Dimentahkan Jokowi

Jakarta - Ide membangun 6 tol dalam kota Jakarta muncul sekitar 2009 lalu pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke). Kini pada era Jokowi, proyek itu dimentahkan karena sang gubernur akan fokus pada proyek transportasi massal.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Fatchur Rochman mengatakan gagasan proyek 6 tol dalam kota di Jakarta merupakan ide pemda DKI Jakarta pada waktu itu.

Gagasan tersebut diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Mendapat permintaan itu, pihak Kemen PU melalui menterinya Djoko Kirmanto tak langsung setuju karena persoalan proses tender, lahan dan lain-lain.

Sejalan berjalannya waktu, akhirnya pemerintah pusat melalu Menteri PU pada tanggal 26 September 2012 mengeluarkan persetujuan melalui SK menteri. Setelah sebelumnya sudah ada proses tender yang hasilnya menempatkan konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) sebagai pemenang proyek tersebut.

JTD merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

"Itu tadinya diajukan oleh Pemda DKI, pemda yang mengusulkan, Kementerian PU dulunya tak langsung merespons setuju, akhrnya dikasih izin oleh kementerian PU," katanya kepada detikFinance, Kamis (22/11/2012)

Menurut Fatchur para ahli pada waktu itu sangat pesimistis jalan tol tersebut bisa ampuh menekan kemacetan di Jakarta. Sehingga ia sangat memahami kalau Gubernur DKI yang sekarang ini mengkaji ulang atau tak setuju dengan proyek tersebut.

Meskipun ia mengakui saat ini proyek 6 tol dalam kota senilai Rp 41 triliun sudah melalui proses tender dan sudah ada pemenangnya. Selain itu, rencana 6 tol dalam kota sudah menjadi proyek nasional karena sudah disetujui kementerian PU.

"Tapi kalau gubernur sekarang minta dikaji ulang itu sah-sah saja," kata Fatchur.

Pada 20 Agustus 2009 Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memunculkan rencana membangun 2 jalan susun (layang) non tol dan 6 tol dalam kota. Dua jalan susun Jalan Satrio dan Jalan Antasari kini sudah hampir selesai dibangun, namun 6 tol tersebut belum terwujud.

"Izin prinsipnya sudah setuju dari Menteri PU akan selesai pada bulan ini, izin untuk 6 ruas. Yang pertama ada dua pertimbangan dari Rawa Buaya Ke Pulo Gadung karena akan dilalui oleh MRT, untuk tahap kedua adalah Kampung Melayu ke Kemayoran," jelas Fauzi pada acara coffee morning Gubernur DKI dengan Kadin Jakarta, Kamis (20/8/2009) waktu itu.

Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada waktu itu, Nurdin Manurung pernah mengatakan pembangunan 6 ruas tol dalam jantung kota Jakarta itu murni diprakarsai oleh pemda DKI untuk menambah rasio jalan di Ibu Kota yang semakin padat.

"Usulan itu sudah disampaikan ke departemen pekerjaan umum, kita bisa terima dengan syarat harus di lingkar terdalam di Jakarta," jelas Nurdin pada 2009 lalu.

Nurdin mengatakan sebagai pemerintah pusat mendukung hal tersebut, namun kata dia, yang akan menjadi masalah adalah soal pengusahaan pembangunannya. Mengingat lahan yang akan dijadikan ruas-ruas tol tersebut dibawah pemda dan aset-aset pemda.

"Masalahnya terbentur dengan aturan, yaitu aturan kita harus ditender,"kata Nurdin.

Kemarin (21/11/12) Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menilai bagus ide Jokowi yang mengutamakan transportasi massal daripada membangun 6 tol dalam kota. Namun Djoko mengingatkan jangan dilupakan panjang jalan di Jakarta masih sangat kurang.

"Kalau Pak Jokowi mengatakan lebih baik transportasi umum, itu iya, memang paling bagus begitu. Tapi di DKI juga panjang jalan masih sangat kurang," ujar Menteri PU Djoko Kirmanto (Djokir) di kantornya, Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).

Djokir menambahkan ruas jalan di Jakarta baru beberapa persen jika dibanding luas kota. Hal itu sangat kurang jika dibanding kota-kota besar lain di dunia.

"Idealnya sekitar 10-20 persen. Dan proyek itu juga rencananya di ruas tol dikasih untuk ruas transportasi publik. Ada satu line untuk transportasi publik," tutur Djoko.
(hen/dru)