DPR Minta Pemerintah Hentikan Tambahan Impor Daging

DPR Minta Pemerintah Hentikan Tambahan Impor Daging

- detikFinance
Minggu, 25 Nov 2012 17:11 WIB
Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy meminta agar pemerintah tidak melakukan penambahan kuota daging dan bakalan hingga akhir tahun ini, meski harga daging mulai beranjak naik. Hal ini disebabkan pihaknya menduga ada rekayasa di balik kenaikan harga daging sapi akhir-akhir ini.

"Komisi IV meminta pemerintah menjalankan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV, Ditjennak Kemtan, dan Asosiasi-asosiasi pada pekan lalu, agar tidak ada tambahan kuota daging dan bakalan pada tahun 2012 ini," tegas Romi dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Minggu (25/11/2012).

Romi menegaskan pemerintah tidak boleh tunduk pada tuntutan tambahan importasi daging karena krisis harga dan pasokan ini diduga rekayasa belaka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dilakukan untuk menopang tuntutan kenaikan kuota impor, baik daging beku maupun bakalan, memanfaatkan alasan liburan natal dan tahun baru," ungkapnya.

Romi menyatakan Komisi IV telah menemukan adanya selebaran yang ditandatangani seseorang yang meminta agar para pedagang daging DKI tidak menjual daging pada tanggal 15-18 November 2012. Bahkan, lanjutnya, beberapa hari terakhir para penjagal di Jatim juga diancam agar tidak beroperasi hingga kemarin sore.

"Yang kami terima info nya di RPH Pegirikan/Surabaya dan RPH Kedurus/Pasuruan. Bagi yang tetap beroperasi akan didenda Rp 25- 50 juta. Ini mengindikasikan kelangkaan dan kenaikan harga, karena rekayasa," tegasnya.

Romi menambahkan berdasarkan hasil rapat Komisi IV dengan para asosiasi peternak menunjukkan, stok bakalan cukup sampai akhir tahun, dan populasi sapi terus bertambah sejak sensus November 2011 lalu.

"Jangan sampai pemerintah didikte oleh kekuatan-kekuatan yang hanya menginginkan keuntungan instant, dengan menghancurkan program swasembada daging 2014 yang telah dirancang," ujarnya.

Komisi IV Rabu (28/11/2012) nanti, juga menjadwalkan RDP bersama Ditjennak Kemtan, Ditjen Hubla Kemenhub, dan Deputi Usaha Logistik Kementerian BUMN. Tujuannya untuk mengoordinasikan langkah memperlancar mobilisasi ternak antar wilayah, terutama dari daerah penghasil seperti NTB.

"Sedangkan harga di Surabaya masih belum stabil karena isu pemogokan," tandas Romi.


(nia/dru)

Hide Ads