Setelah Agus Marto, Jokowi akan Temui Hatta Rajasa Bahas Soal MRT

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan terus mengupayakan perubahan komposisi beban biaya dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sehingga pemerintah pusat mendapatkan porsi lebih besar dalam pembayaran investasi proyek Rp 15 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Jokowi akan terus melakukan renegosiasi dengan segala pihak, termasuk dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Ya saya pengennya cepat pokoknya maraton terus. Setelah ini kejar lagi, ini mau ke Menko agar semua dikumpulkan, pokoknya saya saya pengennya pemerintah pusat lebih besar," ujar Jokowi ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Menurut Jokowi, masih banyak peluang untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun hambatan yang ditemui juga cukup pelik. Pasalnya, perjanjian pembiayaan proyek tersebut sudah ditandatangani dan sudah berjalan.

"Belum ada sebuah titik temu karena memang ini sudah ditandatangani sehingga untuk merenegosiasi harus melibatkan banyak, kan dulu yang ikut banyak, dari Bappenas, dari Perhubungan, JICA, Kemenkeu, DKI. Ya sudah ditandatangani semuanya, sudah berjalan sejak 2005, kemudian tendernya sudah ditenderkan," jelasnya.

Jokowi mengaku memang jalannya proyek ini ada di tangannya. Hanya saja untuk memutuskan mulai dibangunnya proyek MRT ini bukanlah keputusan yang mudah karena dampaknya nanti ke APBD di masa mendatang.

"Ini memang keputusannya tinggal di saya, tapi sekali lagi saya harus super hati-hati karena menyangkut masa depan yang nanti ada di APBD," keluhnya.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, dibutuhkan waktu lagi guna meloloskan keinginannya atas beban pembayaran inivestasi ini.

"Ini sudah mulai dari 2005, tapi sampai sekarang belum ada yang putuskan, saya baru 5 minggu sudah disuruh-suruh mutuskan. Planning ini sudah 20 tahun yang lalu. Tapi kita harus ngotot," pungkasnya.

Sebelumnya Jokowi mengatakan dengan komposisi berbagi beban utang pemerintah pusat dan daerah saat ini sebesar 42% dan 58%, pihak Pemda DKI menanggung komposisi yang besar itu, harga tiket MRT ini justru melambung mencapai Rp 38 ribu.

"Jadi bukan subsidi, kita minta agar investasi yang ada, kemarin kan posisinya 42-58, 58 ada di kita, Pemda, makanya kita minta agar pemerintah pusat yang besar, kita yang kecil, biasanya begitu," ujarnya.

Ia mengharapkan agar komposisi beban biaya itu bisa menjadi 30:70 di mana pemda menanggung 30 persen dari beban biaya pembangunan MRT ini.

(nia/hen)