Bos Kereta Api: Perawatan Rel dan Sinyal Harusnya Dibiayai Negara

Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan rel maupun persinyalan kereta api. Namun kenyataanya PT KAI yang harus menanggung beban tersebut, setiap tahunnya hingga triliunan rupiah.

Jonan beralasan, mengenai perawatan dan pemeliharaan rel dan sinyal kereta ini sejatinya ditanggung oleh pemerintah, karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang.

"Sebenarnya sinyal dan jalan rel itu adalah milik negara, perawatannya dan pengoperasiannya berdasarkan undang-undang kereta api, itu harus dibiaya oleh negara," tegas Jonan, Jumat (7/12/12).

Namun, sampai saat ini, Jonan berusahaa mati-matian untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan operasional kereta dari dana internal perusahaan sendiri.

"Sampai sekarang itu apa? kita sebagai operator tidak dibiayai dan perawatan itu sekarang mengunakan uang KAI semuanya," tuturnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini saja, biaya perawatan mencapai Rp 1,5 triliun. Tahun depan, ditargetkan akan ada dana Rp 1,7 triliun dari perusahaan untuk perawatan dan pemeliharaan rel dan sinyal agar kereta api dapat berfungsi dengan baik.

Jonan menegaskan, insiden seperti longsor atau anjlok seharusnya bukan perusahaan sendiri yang disalahkan, namun pemerintah pun patut disalahkan karena ini semua terkait dengan biaya perawatan yang tak diberikan pemerintah.

"Jadi makanya jangan nyalahin saya semata dan ini milik negara tanpa adanya biaya perawatan, ini kami yang biayai perawatan prasarana dan pengoperasian prasarana," tegasnya.

"Itu seharusnya dibiayai oleh negara dan kalau nunggu negara lagi itu bisa lama, dan malah tidak jalan," pungkasnya.

(zul/hen)