Hatta: MRT Tak Hanya untuk Warga DKI, Non DKI Juga

Jakarta -

Nasib proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta masih belum jelas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin porsi pembiayaan dari pemerintah pusat lebih besar. Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mau, namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa berbeda pendapat.

Hatta menyatakan, tidak masalah apabila pemerintah pusat memberikan porsi lebih besar lewat APBN untuk proyek MRT DKI Lebak Bulus-Bundaran HI senilai Rp 15 triliun ini.

"Saya berulang kali menyatakan kita butuh MRT mengingat kondisi DKI yang seperti itu. Kedua itu rakyat yang mau membayar, itu rakyat Indonesia, ada warga DKI dan warga non DKI di DKI," kata Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Hatta mengatakan, jangan menganggap proyek MRT ini hanya untuk warga Jakarta saja. Karena itu tidak masalah apabila porsi pemerintah lebih besar dalam proyek ini. Apalagi besaran tiket Rp 38 ribu sangat berat untuk masyarakat.

Saat ini porsi pemerintah pusat dalam proyek ini adalah 42% dan sisanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi ingin bertemu dengan Hatta untuk membicarakan soal pengurangan porsi beban Pemprov DKI.

Harusnya pertemuan Hatta dengan Jokowi hari ini, namun Hatta mengatakan dirinya ada pertemuan dengan presiden sehingga ditunda ke hari Selasa pekan depan.

(dnl/hen)