80% APBD untuk Belanja Pegawai, Harus Ada Moratorium PNS di Daerah

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar seluruh pemerintah daerah menekan belanja pegawainya hingga 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Caranya, dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS baru di Daerah.

Demikian disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

"Nah kita akan coba bikin benchmark 50%, jadi kalau 50% nanti tidak terpenuhi kita mengharapkan nanti akan ada upaya untuk melakukan moratorium dari daerah sampai dengan benchmark itu terpenuhi," jelasnya.

Saat ini, Marwanto menyatakan banyak daerah yang menghabiskan anggaran daerah hingga 80% untuk belanja pegawai. Hal ini mengurangi kemampuan APBD untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat.

"Kita mengharapkan agar APBD itu tidak terlalu dominan untuk biayai aparatur, sehingga masih ada kesempatan bagi daerah untuk melakukan program-program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

"Di dalam aturan yang ada kita atur bahwa rata-rata sekarang ini berkisar antara 40%-50% itu APBD itu digunakan untuk pembiayaan aparatur, tapi ada daerah yang ekstrim ada yang 30% tapi ada yang 80%," tandasnya.

(nia/hen)