Hal tersebut diungkapkan oleh Djokir saat ditemui selepas acara Konferensi Pers Penanggulangan Banjir Jakarta di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (27/12/12).
"JSS (Jembatan Selat Sunda) masih ada masalah," singkatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, ia mengatakan, proyek ini akan tetap direalisasikan dan dipastikan tidak akan dibatalkan. "Tapi nggak batal, saya kira nggak batal lah," katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama Graha Banten Lampung Sejahtera Agung R Prabowo mengatakan, saat ini pihaknya masih tetap akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. "Pokoknya kita ikutin aturan pemerintah, sampai sekarang belum ada perubahan," ungkapnya.
Pembahasan proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.
Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.
Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah 6 bulan tak ada hasil.
(zlf/hen)










































