Masalah Buruh & Subsidi BBM Jadi Risiko Ekonomi Tahun Ini

Jakarta - Memasuki tahun baru 2013, belum berarti permasalahan tahun lalu bisa dihentikan pada akhir tahun 2012. Permasalahan ekonomi yang fundamental antaralain soal beban subsidi BBM, infrastruktur dan masalah hubungan industrial masih 'menghantui' ekonomi di 2013.

Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa hal yang belum terselesaikan pada tahun lalu sehingga bisa memberikan dampak pada perekonomian tahun 2013.

Pertama, besarnya beban subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menguras anggaran negara sehingga mengurangi belanja untuk pembangunan infrastruktur. Dampaknya, infrastruktur negara masih belum dapat diperbaiki sehingga menghambat arus barang.

"Saya ingin menekankan ada risiko yang jarang diperhatikan, tapi dampaknya bisa besar terhadap stabilitas makro melalui neraca perdagangan. Pertama, risiko penyumbatan lalu lintas barang akibat infrastruktur jalan yang jelek. Jalan di Indonesia sudah amat sangat tidak memadai dalam menghadapi lalu lintas barang dan orang yang meningkat pesat. Kita sangat jauh tertinggal untuk menutup gap ini," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (1/1/2013).

Untuk itu, lanjut Drajad, pemerintah harus mampu mengurangi belanja subsidi BBM ini secara drastis. Selain itu, terdapat risiko memburuknya hubungan industrial yaitu kenaikan upah yang jauh lebih besar dari kenaikan produktivitas yang dapat menyebabkan para pengusaha lari ke negara tetangga Indonesia.

"Saya sudah mendengar teman-teman pengusaha bersiap-siap melakukan PHK jika hubungan industrial tidak membaik. Beberapa pengusaha menengah juga menunda ekspansinya, dan memarkir dana di pasar modal maupun di Singapura," ungkapnya.

Drajad menilai pemerintah harus memberikan kebijakan yang solutif bagi semua pihak. Pemerintah harus melepaskan kepentingan politiknya demi kepentingan negara.

"Negara harus bijak mengelola hubungan industrial. Tidak boleh terlalu miring ke pengusaha dan tidak boleh juga terlalu miring ke pekerja, hubungan industrial harus dijaga seimbang. Yang lebih berbahaya, kalau hubungan industrial dijadikan alat politik pencitraan, baik untuk kepentingan pilkada maupun pemilu," tegasnya.

Drajad menambahkan ada juga risiko terkait Balance of Payments khususnya balance of trade harus dimonitor dan disiapkan mitigasinya. Menurutnya, nilai tukar rupiah sebaiknya dikawal pada level fundamental, yaitu sekitar Rp 9.600-9.800.

"Jangan terlalu kuat dan dipaksa menguat karena bisa membuat distorsi seperti impor kemurahan dan utang swasta yg berlebihan," ujarnya.

Selain risiko dari dalam negeri, lanjut Drajad, pemerintah juga harus mewaspadai risiko dari luar, yaitu risiko penurunan pasar global yang hingga kini belum memberikan optimisme berkelanjutan.

"Bukan hanya Zona Eropa dan AS, pelambatan pertumbuhan China merupakan risiko yang harus diperhitungkan," tandasnya.

(nia/hen)