Pertanian RI Kalah Sama Thailand, Ini Penjelasan Mentan

Jakarta - Sampai saat ini Indonesia masih belum bisa mandiri di bidang pangan dan bergantung dari impor. Indonesia kalah dengan Thailand yang sudah terhitung mandiri pangan. Apa alasannya?

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, luas wilayah Thailand tidak besar dan penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Namun negeri gajah putih ini memiliki lahan pertanian seluas 9 juta hektar.

Sementara Indonesia yang jumlah penduduknya 4 kali lipat dari Thailand ternyata hanya memiliki lahan pertanian seluas 13,5 juta hektar.

"Lahan pertanian untuk warga Thailand per KK (kepala keluarga) itu 3 hektar per petani, karena tidak boleh dipecah-pecah. Kita kan rata-rata nasional hanya 0,3 hektar, jadi skala ekonomi tidak memadai, itulah mengapa agraria itu penting. Harusnya ada akses untuk lahan-lahan baru, agar luas lahan yang digarap semakin meluas, supaya nilai ekonominya memadai. Kalau cuma 0,3 tadi, bagaimana petani bisa kaya," tegas Suswono usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (Kedelai) dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Kenapa pemerintah tak memberi lahan yang luas kepada para petani? Suswono mengatakan, masalah lahan ini memang menjadi kendala sektor pertanian di Indonesia.

Rencana pemerintah untuk melakukan swasembada pangan di 2014, khususnya kedelai, terkendala alih fungsi lahan pertanian yang terjadi selama ini. Kementerian Pertanian, dikatakan Suswono, sulit untuk mencari tambahan lahan karena ada proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Suswono, saat ini sudah ada lahan seluas 300 ribu hektar yang berpotensi bisa dimanfaatkan untuk pangan. Sementara dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdapat sekitar 80 ribu hektar.

"Itu pun tidak semua lahan yang dikatakan clean and clear dan dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari Kehutanan dari 300 ribu hektar yang ada potensi dapat dimanfaatkan untuk pangan, tapi yang ada kecocokan hanya 197 ribu hektar. Yang BPN dari sekitar 80 ribuan, yang sudah bisa dimanfaatkan hanya 6 ribu. Karena lahan itu semua sudah cocok untuk pangan," tutur Suswono.

Selain itu, Suswono mengatakan, pihaknya juga tengah membahas rancangan moratorium lahan yang nantinya memiliki payung hukum dengan tujuan agar alih fungsi lahan pertanian dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, selama ini, kendala utama ada di pemerintah daerah dalam masalah perizinan.

(dnl/dnl)