Cerita Soal Daging, Mafia Impor dan Keterlibatan IMF (II)

Jakarta -

Kasus impor daging yang diduga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq cukup membuat gempar masyarakat Indonesia. Mendatangkan daging sapi dari berbagai negara ke Indonesia dijadikan sebagai 'lumbung' mengeruk uang haram bagi beberapa pihak.

Kali ini, Ekonom Sustainable Development-Indonesia Dradjad Wibowo mengungkapkan, modus pengerukan uang haram pelaksanaan impor setelah menjelaskan mengenai latar belakang dari proses impor itu sendiri.

"Penangkapan pimpinan parpol terkait impor daging sapi seolah-olah membuka mata rakyat Indonesia, bahwa mafia impor yang kami teriakkan itu benar adanya. Bahwa tidak sedikit oknum, baik dari parpol maupun non-parpol, yang mengeruk uang haram besar-besaran dari impor pangan," ungkap Dradjad dalam perbincangannya dengan detikFinance di Jakarta, Senin (11/2/2013).

"Bahwa impor pangan itu bukan murni soal supply dan demand, tapi lebih kepada bagaimana bisa mengeruk uang banyak dengan mudah dan cepat," imbuh Wakil Ketua Umum PAN ini.

Dradjad mengatakan banyak masyarakat memang sering sering menyalahkan politisi dan parpol. Memang benar, menurut Dradjad ada oknum politisi yang korupsi dari impor pangan.

"Namun, dengan atau tanpa politisi pun, pengerukan uang haram dari impor pangan tetap akan terjadi," terangnya.

Dradjad pun menjelaskan beberapa modus-modus 'perampokan' uang dari proses impor daging ini. Pertama, yakni mengenai estimasi kebutuhan komoditi pangan yang dilebih-lebihkan.

"Yang penting terdapat gap besar antara supply dan demand sehingga kesannya impor menjadi keharusan!," kata Dradjad.

Kedua, menurut Dradjad dengan membuat lonjakan harga komoditas pangan pada bulan-bulan tertentu. Sehingga, lanjutnya, impor pangan terjustifikasi.

"Ketiga yakni mendorong kemudahan perpajakan sehingga importir mendapat keuntungan besar dari pembebasan PPN, bea masuk, dan PPh. Keuntungan besar ini yang kemudian dibagi-bagi kepada siapa saja yang membantu menjaga impor, baik politisi, birokrat atau siapa saja," paparnya.

Keempat, kata Dradjad, dengan memainkan berbagai mekanisme pengaturan seperti kuota impor. Padahal faktanya, impor setiap komoditas pangan itu hanya dikuasai oleh segelintir pemain. "Mekanisme kuota ini memudahkan membagi-bagi uang haram dari impor," jelasnya.

"Sebagai alumni IPB, saya sangat menyayangkan bahwa meskipun Presiden SBY adalah alumni pasca sarjana IPB, namun kebijakan pro-impor ini tidak dikoreksi total. Saya berharap dalam sisa masa pemerintahan ini, Presiden SBY dan tim ekonominya mau mengembalikan orientasi kebijakan pangan menjadi pro-swasembada dan produksi dalam negeri seperti pada zaman Presiden Soeharto," tutup Dradjad.

Mau tahu siapa saja yang berperan dan Siapakah 'Mafia Impor' daging ini? Lihat berita selanjutnya 'Cerita Soal Daging, Mafia Impor dan Keterlibatan IMF (III)'.

Sebelumnya: Cerita Soal Daging, Mafia Impor dan Keterlibatan IMF (I)

(dru/dnl)