Pengusaha Bantah Ada Kartel di Bisnis Daging

Jakarta - Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya membantah ada praktik kartel daging sapi di bisnis tersebut. Hal ini mementahkan dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik kartel daging sapi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KDS Jakarta Raya Sarman Simanjorang saat berdiskusi dengan media di Kawasan TIM Jakarta, Senin (18/2/2013).

"Kenaikan ini perlu kami sampaikan ada isu kartel bahwa ini bukan disebabkan oleh kartel," jelas Sarman.

Sarman menambahkan harga daging melonjak karena murni kekurangan suplai daging dan besarnya permintaan masyarakat pada daging. "Kelangkaan yang terjadi saat ini akibat gangguan supply dan demand sudah masuk dalam kategori tertinggi di dunia. Jadi ini salah satu 'prestasi' kita," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sarman mengatakan harus ada tambahan kuota daging impor di tahun 2013 ini. Kuota impor daging beku dan sapi hidup sebanyak 80.000 ton hanya memberikan kontribusi hanya sebesar 15%.

"KDS minta penambahan kuota impor secara terbuka. Harga daging sapi saat ini tidak pernah turun dan harga bertahan Rp 90-120.000. Kita ingin ada kepastian dan pemerintah harus turun tangan agar harga turun kembali," tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring mengatakan mustahil ada praktik kartel yang dilakukan oleh pengusaha importir daging. Menurutnya secara logika kuota 80.000 ton (daging beku dan sapi hidup) hanya dibagikan kepada 70 pengusaha.

"Kartel itu ada di tangan pemerintah, karena kuota 32 ribu (hanya daging beku) dibagikan ke 70 importir ini sangat mustahil," cetusnya.

(wij/hen)