Pengusaha Anggap Tuduhan Soal Kartel Daging Sapi Mengada-ada

Pengusaha Anggap Tuduhan Soal Kartel Daging Sapi Mengada-ada

- detikFinance
Senin, 18 Feb 2013 16:37 WIB
Pengusaha Anggap Tuduhan Soal Kartel Daging Sapi Mengada-ada
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring mengatakan isu mengenai kartel di bisnis daging sapi itu hanya mengada-ada. Bagi Aspidi tuduhan itu sangat tak beralasan.

"Isu KEN (Komite Ekonomi Nasional) yang mengada-ada, jadi nggak mungkin," cetus Thomas dalam sebuah diskusi daging dengan media di Kawasan Cikini Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurutnya daging impor hanya untuk industri bukan konsumsi rumah tangga atau pasar umum. Selama ini menurut Thomas, KEN tidak meengerti tentang alur dan pengertian kartel secara umum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita (importir daging) nggak boleh jual di pasar umum dan becek. Tetapi itu (produksi daging) kita nggak mampu dan berdampak pasar umum. Kalau ada rembes daging impor ke pasar umum seharusnya turun dong. Ini sederhana dalam hukum ekonomi. Itulah kadang-kadang orang nggak ngerti. Tetapi secara khusus tidak untuk daging. Jangan sembarang keluarkan statement kalau bikin ricuh. Namanya kartel itu sekelompok orang mengendalikan harga. Kalau ada tunjukin dong," jelasnya.

Ia juga mengomentari soal tuduhan keterlibatan PT Indoguna Utama yang disinyalir melakukan praktik kartel. Ia justru berpendapat Indoguna hanya memiliki kuota impor daging cukup kecil sehingga kecil peluangnya.

"Cobalah pemerintah ekspose importir pembagian berapa dan harus dilakukan secara terbuka. Dia (Indoguna) dapat jatah 3000 ton daging, 2500 ton itu titipan dari asosiasi daging. 500 ton kuota mereka. Itu sudah saya cek kok," jelasnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa beraksi keras atas dugaan praktik kartel yang disampaikan oleh KEN. Bahkan Hatta meminta untuk berantas habis praktik kartel.

"Baru ada laporan dari KEN yang sinyalir ada kartel yang ada di pangan. Saya bereaksi keras dan perangi ramai-ramai. Karena ini merugikan banyak rakyat," katanya.

(wij/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads