SBY Didesak Berani Naikkan Harga BBM

Jakarta - Pemerintah baru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak melakukan langkah berani yang tidak populis untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), terkait dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Kenaikan hingga Rp 200 per liter dipastikan tidak akan mengganggu penghematan subsidi pada APBN 2004 sebesar Rp 3,9 triliun.Demikian disampaikan oleh pengamat perminyakan Kurtubi dan pengamat ekonomi dari Indef Aviliani serta mantan anggota DPR Ahmadi Noor Supit, usai diskusi yang berlangsung di Mario's Place Menteng Jakarta, Sabtu,(2/10/2004)."Kebijakan populis akan terus menjadi bom waktu karena itu pemerintahan baru harus berani mengambil langkah yang tidak populis tapi tetap profesional. Artinya dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi BBM bisa dikompensasikan untuk peningkatan kesejahteraan di sektor lain, karena jika pemerintah terus mempertahankan subsidi yang pada APBN 2004 saja mencapai Rp 59 triliun, maka penyelundupan akan terus terjadi," kata Aviliani.Selain itu, kata dia, subsidi yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tidak efektif karena tidak tepat sasaran karena yang menikmati subsidi hanya kalangan industri dan para penyelundup. Masalah seperti ini menurutnya, harus dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima ketika subsidi BBM harus dikurangi. "Karena itu pemerintah nanti harus rasional sebisa mungkin sebelum BBM dinaikkan dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih siap," kata Avilaiani.Sedangkan pengamat perminyakan Kurtubi mengharapkan, agar SBY dengan pemerintahan barunya nanti segera mengumumkan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dibidang migas. Kurtubi menilai, untuk 100 hari pertama dalam kepemimpinan SBY memang sulit untuk menaikkan BBM, tapi sebisa mungkin dalam kurun waktu tersebut pemerintah melakukan sosialisasi. Bahwa dana yang seharusnya untuk subsidi BBM akan dialihkan misalnya untuk infrastruktur.Pengurangan subsidi BBM lanjut Kurtubi, tidak hanya untuk kalangan industri. Tapi juga pengurangan subsidi untuk kebutuhan rumah tangga seperti minyak tanah namun harus dalam tahapan yang lebih panjang. Pasalnya, kata Kurtubi, penghapusan subisidi ini penting untuk menghindari disparitas (perbedaan) harga yang tinggi, karena disparitas tersebut telah meningkatkan penyelundupan. Sedangkan mantan anggota DPR Ahmadi Noor Supit melihat, ada sesuatu yang mencurigakan di industri perminyakan nasional. Masalahnya, melonjaknya harga minyak dunia seharusnya diikuti oleh peningkatan produksi, namun yang terjadi justru sebaliknya. "Karena itu kita sebenarnya curiga dengan laporan KPS-KPS, mungkin tidak sesuai dengan yang sebenarnya," katanya.Karena itu menurut Ahmadi, tidak ada hal lain dalam pemerintahan baru nanti harus melakukan audit yang mengundang auditor independen, sehingga bisa ketahuan apa yang terjadi sebenarnya. (ir/)