KRL Ekonomi Non AC Dihapus Karena Suku Cadang Langka dan Mahal

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) berusaha terus memperbaiki pelayanannya. Mulai 1 Juli 2013 mendatang, KAI tak lagi mengoperasikan kereta rel listrik (KRL) ekonomi non AC. Kenapa?

Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Pambagio mengatakan, salah satu alasan dihapuskan KRL ekonomi non AC adalah karena suku cadang KRL tersebut tidak ada lagi karena kondisi yang sudah tua.

"Mau beli KRL ekonomi non AC, di seluruh dunia sudah tidak ada barangnya, sudah punah. Mau membetulkan KRL Ekonomi yang ada, onderdilnya sudah langka dan kalau ada pun mahal sekali karena harus dibuat khusus sudah tidak dijual. Mau kanibal sudah habis," ungkap Agus kepada detikFinance, Jumat (29/3/2013).

Menurutnya, langkah yang diambil KAI untuk mengganti KRL non AC dengan KRL AC adalah langkah yang tepat, guna menjaga keselamatan penumpang yang biasa menumpang KRL non AC. "Jadi demi keselamatan konsumen, memang KRL ekonomi non AC sudah harus pensiun dan diganti dengan yang AC semua," tuturnya. 

Kemudian Agus menjelaskan, KAI tidak bisa menjalankan KRL AC tanpa subsidi untuk menggantikan KRL non AC. Maka dari itu melalui, pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan harus memberikan subsidi sekitar Rp 7.000 per penumpang, karena tarif KRL AC adalah Rp 9.000 per penumpang, sehingga harganya bisa tetap Rp 2.000.

Jika tidak, KAI melalui PT Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) akan bangkrut dan KRL Jabodetabek berhenti. Lalu Agus menambahkan, berkurangnya dana subsidi (PSO/public service obligation) yang diterima KAI jelas menurun tahun ini, dan ini berpengaruh baik dari sisi pelayanan maupun infrastruktur sarana dan prasarana. 

"Sudah tidak terima PSO (hanya Rp 704 miliar dari Rp 770 miliar di tahun 2012) yang sesuai, IMO (infrastructure maintenance and operation) tidak dapat, ya harus disubsidi oleh KAI. Lama-lama KAI juga akan bangkrut atau minimal akan buruk layananannya seperti KAI 3 tahun lalu. Tinggal pilih karena hidup adalah pilihan," imbuhnya.

"Jadi sah-sah saja, kalau negara tidak memberikan subsidi ya operasinya KA Ekonomi (K3) dihentikan. Dengan tiket Rp 2.000/orang tidak ada yang sanggup mengoperasikan KA ekonomi. Cuma Tuhan yang tahu siapa yang bisa selain KAI. Sebagai perusahaan BUMN, jika perusahaan merugi direksi bisa dihukum dan dituduh korupsi. Mana ada yang mau," jelasnya.

(dnl/dnl)