BPK Temukan 5 Pelanggaran Impor Daging

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada lima kasus pelanggaran perizinan impor daging sapi yang diduga melanggar aturan. Temuan didasarkan pada pemeriksaan data selama 2010 hingga 2012.

Kepala BPK Hadi Poernomo menyebutkan, pelanggaran pertama yang ditemukan adalah tidak adanya surat persetujuan pemasukan (SPP). Kedua yaitu pemalsuan dokumen invoice pelengkap persetujuan impor barang (PIB).

"Ketiga adalah memalsukan surat persetujuan impor daging sapi, kemudian keempat impor dilakukan tanpa melalui prosedur karantina," ungkap Hadir saat penyerahaan ikhtisiar hasil pemeriksaan semester II pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013)

Kemudian yang terakhir, sambungnya adalah perubahan nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah.

Ia menambahkan, indikasi kasus tersebut juga berawal dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian PI oleh Menteri Perdagangan dan pemberian RPP oleh Menteri Pertanian.

"Saat itu ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP," cetusnya.

Realisasi impor daging sapi tahun 2010 dan tahun 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150% dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor.

(dnl/dnl)