Wamentan Tanggapi Temuan BPK Terkait Swasembada Sapi yang Bermasalah

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan kepada kementerian pertanian (Kementan) soal banyaknya permasalahan pada program swasembada sapi. Masalah itu antaralain soal meningkatnya pemotongan sapi betina produktif dan program pembibitan sapi yang tak efektif.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengatakan, kementeriannya sudah lama melakukan inisiatif memberikan insentif kepada peternak yang tak memotong sapi betina produktif.

"Untuk sapi betina produktif agar tak dipotong ada insentif Rp 500.000 per ekor, supaya tak memotong. Tapi jangan salah bukan berarti sapi betina tak bisa dipotong kalau sudah tak prouduktif bisa dipotong tak masalah," kata Rusman kepada detikFinance, Rabu (10/4/2013)

Rusman mengatakan ia tak menutup mata di tingkat lapangan bisa saja terjadi penyimpangan. Namun ia menegaskan melalui program insentif pencegahan sapi betina produktif, petani akan diawasi terus oleh dinas peternakan setempat agar tak jadi pemotongan.

"Soal pengawasan di lapangan bisa macam-macam, susah juga ngawasinnya, itikad baik kita melakukan pencegahan," katanya.

Ia juga menambahkan kenyataanya di lapangan ada juga sapi betina yang memang mandul atau sudah tua dan tak produktif. Untuk kasus ini tak masalah sapi tersebut dipotong, namun disisi lain hal tersebut bisa jadi alasan terjadinya penyimpangan.

"Jadi kalau sapi betina dipotong siapa yang melahirkan," katanya.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2010 hingga 2012.

Program swasembada hingga 2014 ini, pada pemeriksaan PSDS yang dilakukan dari bulan Agustus hingga Oktober 2011, BPK menemukan adanya tindakan yang kurang sigap dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengatur tata niaga pasokan daging sehingga dapat menggangu keberlanjutan swasembada daging.

Salah satu temuannya adalah terjadi penyembelihan massal sapi betina produktif di Indonesia yang telah mencapai tingkat yang membahayakan. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan perkembangan populasi sapi nasional.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai karena Kementan belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian sapi impor," tutur Anggota BPK Ali Masykur Musa.

(hen/dnl)