SBY Harus Revisi APBN 2005

Jakarta - Anggota DPR dari PAN Dradjad H Wibowo mendesak pemerintahan baru dipimpin Soesilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan revisi total terhadap APBN 2005 khususnya yang menyangkut asumsi dasar harga minyak mentah. Dengan harga minyak mentah yang saat ini mencapai US$ 53 per barel, pemerintah masih bisa mencantumkan asumsi dasar harga minyak dalam revisi sebesar US4 35 dolar per barel dari angka saat ini sebesar US$ 24 per barel. "Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah revisi total APBN 2005. Kedua, adanya langkah konkrit untuk mengatasi kegiatan ekonomi ilegal dan ketiga, memberi sinyal kuat untuk merevitalisasi sektor industri dan perdagangan sehingga lebih pro dunia usaha," kata Dradjad yang juga ekonom dari Indef disela-sela seminar di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/10/2004).Dijelaskan Dradjad, revisi total terhadap APBN 2005 diperlukan karena banyak asumsi yang sudah tidak tepat lagi. Menurut dia, meski Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro selalu mengatakan harga minyak akan turun, namun faktanya harga minyak saat ini sudah diatas US$ 50 per barel. Karena itu, Dradjad menilai, akan sangat realistis kalau pemerintah baru nanti merevisi asumsi harga minyak menjadi US$ 35 per barel. "Ini karena belum terlihat kemungkinan harga minyak akan turun dibawah US$ 30 per barel. Jadi harus ada perhitungan ulang," ujar Dradjad. Selain asumsi harga minyak, untuk asumsi nilai tukar menurut Dradjad juga perlu ada revisi karena saat ini masih ada tekanan-tekanan yang membuat nilai tukar sedikit melemah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, nilai fundamental Rupiah saat ini sebetulnya sudah bergeser dari Rp 8.600 menjadi Rp 9.100 per dolar AS. Karena itu, menurutnya, jangan kaget jika dalam waktu dekat Rupiah akan menyentuh level Rp 9.200 per dolar AS. "Untuk APBN pos penerimaan juga terlihat belum mencerminkan perubahan yang mendasar dalam sistem perpajakan. Ini perlu diubah total karena masih banyak potensi ekonomi yang masih belum tersentuh pajak diantaranya karena kegiatan ekonomi ilegal," kata Dradjad. Dari estimasi pasar yang dilakukannya, kegiatan ekonomi ilegal saat ini mencapai sepertiga dari seluruh kegiatan konsumsi domestik atau rumah tangga atau lebih dari Rp 400 triliun dengan asumsi konsumsi rumah tangga mencapai Rp 1300 triliun. "Jadi pemerintahan SBY harus melakukan sesuatu yang bisa menjadi ikon perubahan. Jika tidak maka sama saja dengan pemerintahan sebelumnya," demikian Dradjad. (qom/)