Tol Atas Laut di Bali Bakal Diresmikan SBY

Jakarta - Mantan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sumaryanto Widayatin, pastinya akan bangga idenya membangun jalan tol di atas laut akhirnya bakal segera terealisasi. Rencananya Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali sepanjang 12,7 Km akan segera diresmikan Presiden SBY.

"Kami berharap, Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa ini nantinya dapat diresmikan oleh Presiden dalam waktu dekat sehingga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan KTT APEC 2013 dan bermanfaat bagi pariwisata dan masyarakat Bali," kata Komisaris PT Jasa Marga Tbk Ibnu Purna Muchtar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2013)

Ibnu menambahkan pembangunan jalan tol yang juga bagian dari persiapan keperluan KTT APEC 1-8 Oktober 2013 ini juga memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian masyarakat Bali dan sekitarnya.

Ia menuturkan pada saat pembangunannya, sekitar 3.000 pekerja terlibat langsung, belum lagi para pekerja yang menyiapkan pasir dari mulai penambangan sampai pada saat menurunkan pasir, pekerja di pabrik besi dan semen yang produksinya juga semakin meningkat.

"Ketika jembatan tol ini nantinya selesai, dampak ekonominya juga akan semakin dirasakan oleh masyarakat, baik berupa pengurangan kemacetan maupun peningkatan aktifitas ekonomi. Pembangunan tol ini akan memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian masyarakat Bali dan sekitarnya," katanya.

Selain itu, perseroan juga memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, khususnya hutan bakau. Menurut Ibnu, upaya penanaman hutan bakau selama ini telah dilakukan dan akan tetap dilakukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

"Jalan tol Nusa Dua Bali ini juga merupakan bukti nyata sinergi BUMN dan Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten Badung dalam bentuk konsorsium yang tergabung dalam PT Jasamarga Bali Tol," jelas Ibnu.

Berikut ini susunan kepemilikan konsorsium meliputi PT Jasa Marga Tbk sebesar 60%, PT Pelindo III sebesar 20%, PT Angkasa Pura I sebesar 10%, PT Wijaya Karya Tbk sebesar 5%, PT Adhi Karya Tbk sebesar 2%, PT Hutama Karya Tbk sebesar 2%, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali sebesar 1%. Sedangkan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kepemilikan saham sedang dalam proses.

"Kami berharap skema sinergi BUMN dan Pemerintah Daerah ini dapat dilanjutkan untuk proyek-proyek infrastruktur komersial lainnya, sehingga tidak memberatkan APBN sesuai dengan kebijakan Pemerintah," katanya.
(hen/dnl)