Sugiharto akan Kaji Ulang Program Privatisasi

Jakarta - Menneg BUMN Sugiharto menegaskan akan mengkaji ulang program privatisasi BUMN agar privatisasi tidak semata-mata untuk mendapatkan dana segar untuk menopang APBN. Ke depan privatisasi dipastikan tidak akan menjadi prioritas utama lagi.Hal ini disampaikan Sugiharto usai sertijab di kantor BUMN, Jl Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (21/10/2004)."Privatisasi tetap akan dilanjutkan tetapi tidak harus merupakan prioritas utama. Prioritas utamanya adalah values creation atau membangun kembali agar perusahaan yang dijual itu tidak dalam kondisi jelek," katanya.Dikatakan Sugiharto, privatisasi merupakan amanah UU yang dilanjutkan dengan persetujuan DPR. Namun dalam pelaksanaannya diharapkan privatisasi ke depan bisa dilakukan secara bersih dan bertanggung jawab dan disosialisasikan kepada stakeholder yakni rakyat Indonesia. Mengenia caranya tidak mesti melalui strategic sales, private placement ataupun IPO."Yang pasti saya akan melakukan kajian. Namun yang wajib diketahui privatisasi itu tidak semata-mata untuk mendapatkan dana cash dari pasar tapi dapat diartikan pemerataan kepemilikan pada stakeholder yang tidak kalah penting adalah melakukan perubahan kultur dari yang tidak kompetitif menjadi kompetitif," katanya.Artinya privatisasi tidak sekadar mencari dana segar untuk menopang APBN karena ada yang lebih penting. Oleh karena dirinya bersama anggota kabinet lain akan mengkaji ulang posisi APBN khususnya APBN 2004 dan 2005 yang akan datang."Kita ingin lihat masih adakah peluang-peluang untuk melakukan beberapa inisiatif disiplin bujet untuk sisi pengeluaran dan inisiatif penerimaan yang lebih besar dari yang dianggarkan," katanya.Sementara itu Sugiharto juga menjelaskan dalam 100 hari kepemimpinannya di BUMN dirinya akan melakukan konsolidasi internal sambil memecahkan masalah aktual yang mendesak seperti kasus Blok Cepu yang melibatkan Pertamina. Untuk kasus ini pihaknya akan melihat kembali dalam konteks yang lebih proporsional supaya memberikan sinyal yang transparan kepada publik."Ini agar masalahnya bisa direfleksikan, Cepu bisa dipertanggungjawabkan dan lebih auditable agar para pihak happy sehingga tidak perlu ada dikotomi ini pro asing atau pro lokal," katanya.Terkait dengan 55 BUMN yang masih merugi, Sugiharto menegaskan masalah itu tidak bisa dilihat sepotong-potong mengingat secara agregat return on asset dari BUMN rata-rata di bawah 4 persen dari posisi ideal di atas 5 persen. "Itu artinya sesungguhnya ivestasi yang dilakukan pemerintah di BUMN tidak memberikan return yang sesuai dengan harapan pasar atau harapan yang berdasarkan patokan di pasar. Oleh karenanya kinerjanya harus ditingkatkan. Salah satunya dengan profitisasi setelah dilakukan values creation setelah itu baru dilakukan privatisasi," imbuhnya. (san/)