Rapat 'Panas' DPR Soal Jaminan Kesehatan Akhirnya Selesai, Ini Kesimpulannya

Jakarta - Rapat panas terkait jaminan kesehatan nasional antara pemerintah dan komisi IX DPR RI selesai. Beberapa kesimpulan telah dihasilkan dengan tujuan untuk mematangkan persiapan BPJS kesehatan pada tahun 2014.

Wakil Ketua Komisi IX Soeprayitno menuturkan pemerintah harus menyerahkan laporan secara tertulis terkati perkembangan BPJS kesehatan. Laporan diserahkan per bulan kepada komisi IX.

"Pemerintah harus menyerahkan laporan tertulis terkait perkembangan BPJS kesehatan per bulan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Kemudian adalah sosialisasi pelaksanaan jaminan kesehatan secara menyeluruh. Ini bertujuan agar, baik masyarakat maupun pihak seperti rumah sakit dapat informasi yang utuh dan siap menjalankan pada Januari 2014.

Selain itu juga disepakati upaya untuk penambahan anggaran kesehatan. Saat ini anggaran kesehatan dialokasikan 5% dari APBN.

"Terkait alokasi anggaran 5% untuk anggaran kesehatan diluar gaji dari APBN juga dioptimalkan dan diharapkan penambahan 10% dari APBD untuk setiap daerah," kata Dia.

Pemerintah juga diminta menyerahkan beberapa data-data utama. Salah satunya adalah data 9 propinsi yang siap dalam universal health pada Jamkeda.

Pembahasan ini berlangsung cukup lama, dimana dimulai sejak pukul 10.30 WIB hingga 15.00 WIB. Situasi rapat cukup panas, terutama ketika persoalan peserta BPJS, perencanaan jangka panjang jaminan kesehatan nasional dan anggaran kesehatan.

(dru/dru)