Hadir Di Paripurna, Chatib Basri Dihujani Protes Anggota DPR

Jakarta - Pagi ini Menteri Keuangan Chatib Basri menghadiri Sidang Paripurna DPR RI terkait laporan pertanggungjawaban APBN-2012. Kehadiran Chatib yang mewakili pemerintah dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk menyampaikan sikapnya.

Saat sidang dibuka oleh pimpinan DPR Moh. Sohibul Iman, beberapa anggota melakukan interupsi. Pertama adalah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra yang menyampaikan persoalan buruh. Menurutnya ada kesalahan dari pemerintah terkait indikator penetapan upah yang telah melanggar undang-undang.

"Saya melihat Inpres SBY melanggar UU. Karena kalau berdasarkan UU, dilihat upah buruh ditentukan berdasarkan oleh hidup layak. Namun upah untuk 2014 berdasarkan inflasi. Ini jelas tidak sesuai," ujar Indra saat rapat berlangsung di Gedung DPR, Selasa (3/9/2013)

Hal yang senada juga diutarakan oleh anggota dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka. Menurutnya ada kesalahan dari perhitungan pemerintah penetapan upah buruh. Sehingga membuat standar ekonomi para buruh di Indonesia semakin menurun.

"Saya berharap melalui Menteri Keuangan dapat disampaikan kepada Presiden SBY dan menteri-menteri lainnya untuk membahas persoalan ini," kata Rieke.

Persoalan selanjutnya datang dari anggota fraksi PKS Refrizal yang mengangkat masalah gangguan listrik di wilayah Sumatera. Ia meminta pemerintah melakukan audit untuk PT PLN (persero) dalam penggunaan anggaran yang saat ini mencapai Rp 100 triliun.

"Saya melihat lampu mati oleh PLN sudah masuk rekor muri. Kalau di Sumatera Barat bisa 3 kali sehari. Begitu juga dengan Riau, Medan dan Bengkulu. Ini harus disampaikan ke Menkeu dan pemerintah. Harus ada audit karena dulu anggarannya Rp 30 triliun, sekarang sudah naik Rp 100 triuliunan tapi masih ada mati lampu," tutur Refrizal.

Anggota DPR lainnya yang ikut interupsi dalam rapat ini adalah Bimo Arya. Ia mengangkat persoalan kedelai yang mendapat imbas dari gejolak pelemahan rupiah. Ia meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam penyelamatan pengrajin tahu dan tempe sebagai pengguna kedelai.

"Pemerintah harusnya dapat memberikan solusi yang jelas untuk menyelamatkan para pengrajin tersebut," ungkap Bimo.

Selesai interupsi disampaikan, sidang kembali ke agenda utama. Badan Anggaran akan menyampaikan hasil rapat dengan Menteri Keuangan terkait RUU laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN 2012.

(mkj/ang)