Guru Besar UGM Kritik Program Swasembada Daging Sapi yang Tak Pernah Tercapai

Yogyakarta - Program pemerintah swasembada daging sejak dicanangkannya 13 tahun belum pernah tercapai. Sebab Indonesia mengalami kekurangan daging sapi sekitar 17,5 persen dari total kebutuhan daging dalam negeri.

Total kebutuhan daging sapi domestik mencapai 484 ribu ton per tahun. Sedangkan total produksi daging sapi dalam negeri hanya mencapai 399 ribu ton. Indonesia masih mengalami kekurangan 85 ribu ton atau 17,5 persen dari total kebutuhan dalam negeri.

"Rencana pemerintah Indonesia berswasembada daging namun hingga saat ini belum tercapai," kata Guru Besar Bagian Ilmu Reproduksi Hewan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Prof drh Aris Junaidi, PhD dalam Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-67, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (20/9/2013).

Menurut Aris, syarat untuk swasembada daging minimal 90 persen konsumsi daging sapi dipasok dari sapi domestik. Sisanya 10 persen dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging beku.

Dari sisi kemampuan penyediaan pakan lanjut Arid, Indonesia memiliki potensi untuk usaha peternakan sapi potong. Saat ini masih tersedia kawasan perkebunan yang relatif kosong ternak seluas lebih dari 15 juta hektar. Tiap hektar kawasan perkebunan dan pertanian sedikitnya mampu menyediakan bahan pakan untuk 1-2 ekor sapi sepanjang tahun.

Menurutnya beberapa faktor yang menyebabkan sulit tercapainya swasembada daging sapi karena sebagian besar pelaku usaha peternakan adalah petani kecil dengan skala kepemilikan 1-3 ekor sapi. Kepemilikan sapi hanya sebagai tabungan bukan pendapatan utama.

"Rendahanya tingkat pendidikan peternak yang mencapai 25 persen yang tidak tamat SD dan 37 persen lulusan SD," kata Aris dalam pidatonya berjudul ‘Menggagas Terwujudnya Swasembada Daging Sapi di Indonesia’.

Selain itu masih minimnya tenaga penyuluh pertanian, tenaga medis dan paramedis veteriner yang menangani reproduksi dan kesehatan hewan. Demikian pula belum optimalnya peran Balai Pembibitan Ternak Unggul sebagai pusat pembibitan sapi secara nasional serta sulitnya mengontrol pemotongan sapi betina produktif.

Untuk mewujudkan program swasembada daging sapi yang berkelanjutan, dia mendesak pemerintah untuk segera merevisi blue print Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 dan merevisi pengaturan impor sapi bibit dengan memasukkan sapi betina produktif dalam Permentan yang baru.

Program jangka pendek adalah pendataan jumlah betina produktif dan impor sapi bibit kategori I untuk Pusat Pembibitan Ternak Unggul yang akan digunakan sebagai penyuplai bibit sapi secara nasional.

"Untuk mempercepat populasi adalah dengan impor bibit kategori 3 dan 4 untuk peremajaan di kelompok ternak atau integrasi peternakan dengan perkebunan," katanya.

Ia menambahkan berdasarkan sejarah impor sapi hidup asal Australia yang berlangsung sejak 1980-an, Indonesia memang belum pernah mengimpor sapi bibit asal Australia. Indonesia hanya mengimpor sapi bakalan dan sapi betina bunting yang bukan kategori betina produktif.

"Indonesia tidak pernah mengimpor sapi bibit yang mendapatkan sertifikat pedigree, sehingga sapi-sapi yang diekspor Australia untuk keperluan breeding sebenarnya bukan sapi bibit tapi sapi potong," pungkas Aris.

(bgs/hen)