.webp)
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengaku telah lama menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait adanya masalah laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya. Ia mengaku belum bisa memutuskan untuk menutup atau sebaliknya karena masih menunggu rekomendasi BPKP.
"Sudah lama itu temuan BPKP. Rekomendasi apa yang akan diberikan ke kita itu yang belum. Apakah ditutup atau dilanjutkan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Ia mengakui ada yang tidak beres dalam laporan keuangan BUMD yang bergerak di bidang perdagangan daging dan rumah potong hewan tersebut. "Itu sebabnya saya meminta pendapat dari BPKP. Belum tentu juga mengikuti rekomendasinya. Tapi perusahaan itu sudah nggak karu-karuan," pungkasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menemukan ada masalah serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka. Kalau tindak lanjutnya, kita serahkan ke Pemprov DKI. Yang penting sudah kita laporkan," ujarnya.
PD Dharma Jaya adalah BUMD DKI yang berhubungan segala penangan hewan ternak. Mulai dari penampungan ternak potong, pengelolaan RPH, penyediaan tempat penyimpanan, pendistribusian serta pemasaran daging di DKI.
Sayangnya, BUMD ini tidak memberikan sumbangsih dalam PAD DKI. Sehingga ada wacana untuk meleburkannya pada BUMD lainnya. Namun dalam APBD Perubahan yang baru saja disahkan DPRD DKI, PD Dharma Jaya mendapatkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 15 miliar.
Adanya masalah dalam tubuh PD Dharma Jaya juga secara tersirat dibahas oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menerima perwakilan peneliti KPK di kantornya. Ahok mengatakan salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut tentang pengadaan sapi di Jakarta.
"Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam supply dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah kemana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Ahok.
(mnb/hen)
