Jokowi Masih Punya PR Soal Rekomendasi BPK

Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009 hingga semester I-2013 terhadap keuangan Pemprov DKI Jakarta, memberikan catatan 3.140 rekomendasi. Namun dari ribuan rekomendasi tersebut masih ada 12,80% yang belum ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan gubernur sebelumnya.

"Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, ada 3.140 rekomendasi dengan nilai Rp 454,8 miliar," kata Anggota V BPK-RI, Agung Firman Sampurna di acara Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di kantor BPK, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dari rekomendasi tersebut sudah ada 63,60% yang sudah dilakukan sesuai rekomendasi. Namun juga masih ada 23,50% yang tidak sesuai rekomendasi BPK. "Dan masih ada 0,10% yang tidak dapat ditindaklanjuti," lanjut Agung.

Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan rekomendasi dari hasil audit BPK di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8.594 dengan nilai mencapai Rp 676,65 miliar.

Forum ini membahas mengenai upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan arah kebijakan pemeriksaan BPK tahun 2013-2014 khusus untuk daerah Prov Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Forum BPK ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Deputi Akuntan Negara BPKP, Gatoto Darmasto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Andhi Nirwanto dan Kepala Sub Direktorat IV Direskrim Polri, Kombes Pol Yudistiawan. Juga hadir Menteri Agama, Suryadharma Ali, kepala daerah/sekda dan anggota DPR provinsi DKI, Jabar dan Banten.

Jokowi nampak duduk di barisan depan dan berdampingan dengan auditor V BPK, Heru Kresna Reza dan Menteri Agama Suryadharma Ali. Tampak di barisan kedua, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu serta Walikota Bandung Ridwan Kamil.

(mnb/hen)