Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, kebanyakan tuntutan komponen KHL yang diminta buruh dirasa tak perlu dan tidak berdasar, seperti kosmetik, bedak, pulsa handphone, dan lainnya.
"Awalnya 122 komponan, kita tertawakan, dasarnya apa, nggak bisa dong kalau nggak ada dasarnya," kata Haryadi kepada detikFinance, Senin (4/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kacamatanya di mana? Nggak bisa dong kita cuma tanya di jalan 84 itu. Ayo kita duduk bareng-bareng. Kita teliti ke responden, tapi mereka mintanya survey dilakukan di kantong-kantong mereka sendiri seperti di Bekasi, nggak bisa dong, seharusnya di Jakarta," katanya.
Haryadi mengharapkan, para buruh saat ini berlapang dada menerima ketetapan UMP dan KHL. Karena perarturan sudah dibuat, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. "Aturannya sudah ada, sudah diputuskan kita nggak bisa lagi menuntut itu," katanya.
Seperti diketahui, Anggota dewan pengupahan perwakilan serikat buruh di Jakarta tetap menolak penetapan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2014 yang telah disepakati Disnakertrans DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp 2.299.860. Angka itu jauh lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan oleh serikat buruh yang seharusnya Rp 2.767.320.
(zul/dnl)