Pertemuan di Bali Buntu, Mendag India Sebut WTO Tak akan Kolaps

Nusa Dua - Paket Bali yang harapannya disepakati 159 negara anggota World Trade Organization (WTO) di Bali kini masih menemui jalan buntu. Belum adanya titik temu antara India dan Amerika Serikat (AS) soal subsidi pertanian menjadi penyebabnya.

Menteri Perdagangan dan Industri (Mendag) India Anand Sharma mengungkapkan sukses atau tidaknya konferensi WTO di Bali tidak akan merugikan WTO sebagai sebuah lembaga perdagangan dunia.

"WTO tidak akan kolaps (runtuh) karena tidak adanya kesepakatan di Bali, beberapa kali kami melakukan pertemuan dan tidak ada hasil sama sekali," kata Sharma saat ditemui media di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua Bali, Kamis (5/12/2013).

India sebagai pemimpim penggagas Proposal G33 selain meminta tambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% dari output nasional juga ngotot merevisi acuan harga yang tidak lagi menggunakan harga di Putaran Uruguay tahun 1986-1988 namun menggunakan harga terbaru.

"Lebih baik tidak menghasilkan kesepakatan, daripada menghasilkan kesepakatan yang jelek. Saya mencari pengertian Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Kita masih optimistis, namun tolong dilihat untuk melakukan perubahan harga dan menghasilkan kesepakatan yang fair dan berimbang," imbuhnya.

Sharma menyangkal kepentingan yang disuarakan India di KTM WTO IX di Bali bersifat politis dan hanya menguntungkan India saja. Ia menegaskan apa yang dilakukan India adalah mewakili suara dan kepentingan negara berkembang termasuk negara miskin. Kemudian ditegaskan cara ini dilakukan untuk mengubah aturan WTO yang dirasakan membatasi ruang gerak negara berkembang dan miskin di sektor pertanian.

"Apa terkait situasi politik? Proposal ini sudah dibahas tahun 2008, bukan karena ada tahun politik di India tiba-tiba hal ini dibahas kembali. Apakah kita harus berkompromi terkait hal yang sangat fundamental berupa keamanan pangan? saya tegaskan, bahwa kami datang ke Bali bukan untuk memohon adanya solusi sementara, yang akan mengikat dengan acuan harga tahun 1986-1988 dan akan menimbulkan ketidakseimbangan, saya pastikan tidak. Ini merupakan hal yang sangat fundamental yang tidak akan pernah kita kompromikan. Kita tidak berada dalam konflik, dan kita mendorong bukan untuk berkompromi, tapi untuk konsensus dalam isu fundamental," tegasnya.

(wij/hen)