.webp)
Lembaga pemerintah itu antaralain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Pertanian (Barantan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Pertanian. Kerjasama ini untuk mendukung upaya meminimalisir masuknya produk-produk ilegal ke Indonesia.
Selain itu, antaralain Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang kita lakukan hari ini bekerjasama dengan 8 unit pemerintahan ini adalah karena 2 alasan penting," ungkap Bayu saat membuka kerjasama di Ruang Auditorium Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Alasan pertama bagi Bayu adalah pemerintah berusaha melindungi aset terbesar ekonomi nasional yaitu besarnya konsumsi dalam negeri
Menurut Bayu, sebanyak 65% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi dalam negeri.
"Ini sangat besar sehingga kita harus melindungi kepentingan konsumen kita. Perlindungan harus kita arahkan kepada keselamatannya tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan minuman beracun, berpestisida tinggi. Atau tidak boleh lagi mengkonsumsi alat elektronika yang berbahaya," katanya.
Selain keselamatan konsumen, isu lingkungan juga disuarakan. Jadi kata Bayu, sudah tidak zaman lagi Indonesia mengimpor barang-barang yang tidak bisa didaur ulang.
"Air kita, udara dan tanah kita tingkatkan perlindungannya. Melarang importasi produk apapun yang bahannya tidak bisa didaur ulang. Sudah waktunya Indonesia melakukan itu. Ini menjadi tugas dan kewajiban bersama dan menghimpun diri untuk merapatkan barisan," katanya.
Alasan kedua adalah karena pemerintah memberikan perhatian lebih dari masuknya barang impor terutama barang ilegal kepada konsumen terutama menjelang terbukanya pasar bebas ASEAN 2015. Di tahun itu otomatis jumlah peredaran barang impor diprediksi akan semakin besar.
Bahkan menurut Bayu menjelang Natal dan Tahun Baru arus barang impor termasuk barang ilegal biasanya jauh lebih besar dibandingkan hari-hari biasa.
"Dua minggu atau 1 bulan ke depan adalah ujian beratnya karena menjelang Natal dan Tahun Baru makin maraknya peredaran barang ilegal. Pemerintahnya sedang bekerja melindungi konsumen dan Indonesia itu sangat besar dan luas," cetusnya.
(wij/hen)
