Bos Besar Freeport dari AS Juga Datangi Kantor Jero Wacik

Jakarta - Petinggi induk usaha Freeport, yaitu Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson selaku induk usaha PT Freeport Indonesia, hari ini mengunjungi kantor Menteri ESDM Jero Wacik setelah sebelumnya bertemu Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Hari ini Pak Menteri ESDM menerima kunjungan CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc pukul 13.00 WIB," kata salah satu pejabat di Kementerian ESDM, Kamis (30/1/2014).

Kunjungan ini tentunya terkait keberatan Freeport terhadap keputusan pemerintah menerapkan bea keluar progresif untuk ekspor mineral atau tambang olahan. Freeport sendiri rutin melakukan ekspor konsentrat tembaga dan emas.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dirinya sempat bertemu dan berdialog hari ini dengan Adkerson. Inti dari pertemuan dengan orang nomor satu di Freeport global itu membahas soal implementasi kebijakan UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba) yaitu soal larangan ekspor tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Hidayat mengungkapkan, Adkerson keberatan dengan pengenaan bea keluar (BK) atau pajak ekspor yang dikenakan hingga 60% terhadap mineral yang sudah tersentuh proses pengolahan namun belum sampai pemurnian. Dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan maka boleh mengekspor produknya namun dikenakan BK progresif 20%-60% secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016

"Ya keberatan dengan bea keluar kelihatannya harapan tak dikenakan atau biayanya terlalu tinggi," kata Hidayat kepada detikFinance.

Hidayat menceritakan percakapannya dengan Adkerson berlangsung hangat selama 2 jam. Hidayat mengaku, keduanya sudah saling mengenal, bahkan sebelum Hidayat menjadi menteri perindustrian, saat masih menjabat Ketua Kadin. Adkerson memahami posisi Hidayat yang kini sudah ada di dalam pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Hidayat pun memahami posisi bos Freeport tersebut yang memimpin perusahaan global yang perlu kepastian hukum.

"Cuma masalah bea keluar, saya katakan sebagai menteri perindustrian, harus menjalankan UU Minerba. Dia kemudian, menyatakan akan mencari jalan keluar supaya bisa menjalankan UU," katanya.

(rrd/dnl)