.webp)
"Di negara lain proses rumitnya pembebasan tanah tidak terjadi, mereka punya law (hukumnya) nya sehingga mereka mudah untuk melaksanakan ini. Kita itu selalu masalah di akuisisi tanah," ungkap Ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Sudarto saat ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/03/2014).
Meniru negara lain pada umumnya, ia meminta agar pemerintah ikut bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan. Sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kita dulu pernah bicarakan kalau bisa PPP (Public Private Parthership) itu lahan dibayarkan dan disediakan pemerintah, kita hanya bangun saja," imbuhnya.
Di acara pertemuan IFAWPCA (International Federation of Asian and Western Pasific Contractors Association) ke-41 ini AKI membawa puluhan calon investor konstruksi yang berminat membangun proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan melihat pasar yang besar di Indonesia, ia berharap banyak lirikan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Asosiasi dari 16 negara. Tetapi pada umumnya mereka investor. Kita berikan investasi dan projek yang kita tawarkan untuk investasi di sini. Skemanya PPP tadi nah metode itu pemerintah lihat dan swasta. Jadi mereka juga akan tertarik investasi di Indonesia," jelasnya.
Kondisi Infrastruktur RI
AKI punya penilaian khusus soal kondisi infrastruktur di Indonesia. Bahkan diantara 16 negara anggota International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Associations atau disingkat IFAWPCA seperti Jepang, Taiwan, Korea bahkan Malaysia Indonesia yang paling tertinggal.
"Bahwa kebutuhan infrastruktur kita tinggi tetapi keadaannya kita begini sangat jauh. Jangan bandingkan kita dengan negara IFAWPCA atau negara yang sudah maju seperti Taiwan, Jepang dan Korea," ungkap Wakil Ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Victor Sitourus di tempat yang sama.
Tidak seperti Indonesia, ketiga negara Asia Timur tersebut sudah merancang bentuk kota masa depan. Kota masa depan yang dirancang adalah kota yang ramah lingkungan.
"Mereka itu sudah pikirkan bentuk infrastruktur dengan konsep penangangan global warming yang menjadi ukuran pembangunan masa depan. Seperti dulu ada nuklir powerplant mereka pikir ulang apakah ini bisa menjadi pola hidup yang lebih baik di masa depan atau bagaimana. Mereka sudah jauh lebih maju dan sudah masuk ke aspek itu. Sedangkan kita berharap agar ada penyelesaian gap (kebutuhan infrastruktur) yang besar ini mari kita penuhi," tuturnya.
Bagi Victor, infrastruktur tidak saja dalam bentuk bangunan tetapi hal yang lebih luas seperti penyediaan listrik, air dan sebagainya. Salah satu kendala minimnya infrastruktur di Indonesia adalah minimnya dana yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah lewat kerjasama pemerintah dengan swasta atau Public Private Partnership (PPP).
"Kebutuhan tidak hanya pemerintah dan seluruh stakeholders bisa bertanggung jawab. Ada peran serta masyarakat. Besok model-model PPP itu dipaparkan dan bisa menjadi catatan dan jadi alternatif. Jadi pembiayaan dari peran masyarakat ditingkatkan. Biaya ini resikonya bagaimana sehingga memberikan kepastian," jelasnya.
(wij/dru)
