Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 04 Mar 2014 13:04 WIB

Gugat Pemerintah RI Rp 10,5 T, Churchill Dibantu Perusahaan Australia

- detikFinance
Jakarta - Perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining Plc menggugat pemerintah Indonesia US$ 1,05 miliar atau Rp 10,5 triliun di pengadilan arbitrase internasional, karena izin usaha pertambangannya dicabut. Churchill mendapat bantuan perusahaan Australia yakni Planet Mining Pty Ltd.

"Gugatan Churchill ini dibantu juga oleh Planet Mining, perusahaan asal Australia yang sama-sama juga menggugat Indonesia di ICSID (International Centre for Settlement of Invesment Dispute)," ungkap Bupati Kutai Timur Isran Noor di Kantor APKASI, Gedung International Finance Centre, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Isran mengatakan, pihak Planet Mining tidak menuntut ganti rugi, perusahaan tersebut membantu menguatkan gugatan Churchill saja.

"Melihat Churchill menggugat, dia ikut juga sama-sama gugat Indonesia, seolah-olah memperberat dan menguatkan gugatan Churchill," katanya.

Masuknya gugatan Planet, membuat Tribunal (Pengadilan Arbitrase) memeriksa dan meneliti ketentuan-ketentuan Bilateral Invesment Traty (BIT) antara Indonesia-Inggris dan BIT Indonesia-Australia. BIT ini bertujuan bahwa investasi asing akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan merupakan produk pemerintah pusat.

"BIT-BIT yang sekarang ini cenderung sangat merugikan posisi Indonesia dan menguntungkan posisi investor asing," ucap Isran.

Isran mengakui, pemerintah pusat terpaksa menandatangani BIT puluhan tahun lalu karena Indonesia memang membutuhkan investasi asing.

"Saat itu posisi Indonesia sangat lemah karena membutuhkan investasi asing. Tentunya dengan adanya gugatan Churchill ini membuahkan pelajaran bagi kita semua, sudah saatnya kita melakukan renegosiasi BIT-BIT, kalau perlu abaikan BIT tersebut," tambah Isran.

Apalagi saat ini banyak negara-negara baik di Asia maupun Amerika Latin sudah meninggalkan BIT tersebut. "Seperti Brasil tidak punya satu pun BIT, Arab Saudi saja mengecualikan BIT untuk sektor stategis mereka seperti minyak dan gas buminya," ujarnya.



(rrd/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed