.webp)
Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional, Darma Tyanto Sapto menjelaskan sebaiknya pemerintah memprioritaskan perbaikan daya tampung pelabuhan, akses jalan menuju pelabuhan dan penambahan jumlah armada kapal di area pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Kondisi tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu daripada membangun JSS yang membutuhkan dana sekitar Rp 200 triliun.
"Sekarang terhambat oleh jumlah kapal yang kurang. Kalau kita bikin fasilitas pelabuhan yang lebih banyak, termasuk jalan menuju pelabuhan. Itu nggak sampai Rp 10 triliun. Sisa uangnya untuk bangun infrastruktur yang lain," kata Darmada pada diskusi infrastruktur di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2014).
Menurut Darma, untuk melakukan feasibility study (FS) dan kontruksi JSS membutuhkan dana sekitar Rp 200 triliun. Dana tersebut terbilang besar.
Padahal dengan dana yang sama, Indonesia bisa membangun industri perkapalan yang maju dan mampu menghubungkan daerah-daerah kepulauan di Indonesia sehingga mampu menekan biaya logistik.
"Kalau bangun industri kapal bisa dibangun Rp 200 triliun. Itu wilayah Indonesia bisa dirangkai dengan kapal," sebutnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan pulau Sumatera dan Jawa, menurut Darma masih memiliki alternatif lain yang lebih murah yakni memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastrutur pelabuhan dan penambahan armada kapal dengan anggaran lebih kecil.
"Kalau ditanya, semua pembangunan ada mafaatnya. Karena resources terbatas kita harus berpandai-pandai tentukan pilihan untuk gulirkan keekonomian. Kita tanyakan apakah kalau jembatan nggak dibangun ada solusi lain?" sebutnya.
Selain itu, secara geografis kondisi alam Indonesia berbeda dengan Eropa, China dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut, jembatan dibangun sangat panjang karena memiliki daratan luas. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih membutuhkan transportasi laut.
"Ada laut dan sungai, itu berkah, jangan bangun dibangun jembatan. Beda dengan China, Amerika, Eropa. Kita negara yang beda dengan mereka," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nova Iriansyah pada acara yang sama memiliki pandangan serupa dengan Darma. Politisi Partai Demokrat ini menilai pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan kapal. Pasalnya transportasi lalut lebih murah ketimbang darat.
"JSS sekarang saya anggap belum penting. Kita ada laut yang mempersatukan. Kita kok bangun jembatan. Kita manajemen pelabuhan belum baik. Jelek lah. Disana banyak pungli, prosedur rumit, jawara berkeliaran, seharusnya jalan pantura tidak digunakan untuk bawa barang. Seharusnya naik kapal dari Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Tanjung Priok menuju Sumatera," jelasnya.
Karena infrastruktur pelabuhan belum tertata dengan baik, pengusaha lebih suka mengirim barang dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya menggunakan melalui jalur darat. Akibatnya kondisi jalan cepat rusak dan biaya lebih mahal.
"Sekarang komiditi dibawa pakai truk dan kotainer. Itu jalan cepat rusak dan nggak efisien," katanya.
Pernyataan ini bertentangan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menyatakan pembangunan JSS sangat penting karena dapat mengurangi biaya angkutan logistik yang saat ini sangat tinggi.
"Itu sangat membantu perekonomian Sumatera-Jawa dan Indonesia, anda tahu volume perdagangan itu tinggi sekali dan angkutan logistiknya sangat tinggi sekali," ujarnya usai membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/3/2014)
(feb/ang)
