.webp)
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa menjelaskan dari hasil kajian Bank Dunia, KUR mampu membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.
"Progran KUR dimana kita bisa mendorong masyarakat yang tadinya itu rentan setengah miskin bisa lepas dan berdaya dengan usaha ini. Data-data World Bank menunjukkan, meskipun ini data 2010, dua per tiga pelaku UMKM penerima KUR membantu meningkatkan keuntungan dan pendapatan," kata Hatta saat konferensi pers usai rapat koordinasi Komite KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Selain itu, penyaluran KUR melalui perbankan juga berfungsi membuka akses perbankan kepada masyarakat miskin dan pedesaan.
"KUR berpotensi tidak hanya mendapatkan pinjaman dana tapi juga potensi dengan terakses perbankan. Akses ke perbankan ini lah yang kami sebut fianancial inclusion. Lebih dari 70% belum terakses," katanya.
Hatta juga menjelaskan, saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menikmati fasilitas KUR mencapai 10,4 juta jiwa. Dari penerima KUR tersebut, sebanyak 10% dinyatakan telah layak menerima kucuran perbankan dengan bunga komersial.
"Nasabah sekarang sekitar 10,4 juta artinya sudah 10% atau 1 juta lebih masuk kategori bankable dan mereka berpotensi jadi pengusaha-pengusaha yang sehat ke depannya itu. Itu yang ingin saya sampaikan," sebutnya.
Terkait penyaluran KUR, Kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pertanian didorong melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha kecil. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, potensi kredit macet (NPL) debitur KUR bisa ditekan.
"Kementerian teknis di sektor hulunya melakukan pembinaan sehingga ketika melakukan pembinaan maka dalam pemberian KUR itu akan semakin baik dan potensi-potensi terjadi NPL semakin kecil," sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, Hatta menjelaskan pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp 37 triliun pada tahun 2014. Angka ini naik Rp 1 triliun dibandingkan penyaluran tahun 2013.
"Target kita ke depan tetep Rp 37 triliun karena tahun kemarin Rp 36 triliun. Itu meningkat. Ini poin-poin penting dari rapat kami tadi. NPL masih di bawah 5%, masih sesuai dengan target kita," sebutnya.
(feb/hen)
