.webp)
Ahok menyampaikan, Pemprov DKI juga masih menunggu Jakarta Monorail untuk menyerahkan rencana bisnis, terkait penyewaan lahan properti di stasiun monorel tersebut.
"Intinya kita tinggal hitung dia mau sewa kita berapa, tanggal 15 Mei dia akan masukin (business plan). Kan dia butuh 200 ribu m2 untuk buat bangunan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).
Ahok menuturkan, Jakarta Monorail berniat membangun mal setinggi 3-4 lantai di atas stasiun kereta. Namun, penghitungan biaya sewa dan konstruksi mal tersebut menurut Ahok tidak masuk akal. Sebelumnya, dia menerangkan masalah tarif sewa properti untuk aktivitas komersial diangkat karena pemprov menilai rencana bisnis monorel tidak layak dari segi jumlah penumpang.
"(Masalah properti) Ini baru diajukan setelah kita mencoret jumlah penumpangnya. Waktu itu supaya bisa layak bisnis dia bilang penumpangnya lebih 200 ribu orang (per hari), kita bilang itu enggak masuk akal, paling 100 ribu orang. Nah supaya tetap layak bisnis mereka bilang harus ada properti 200 ribu m2,” kata dia.
Dengan adanya hitung-hitungan properti ini, maka akan bisa mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami oleh Jakarta Monorail. Pasalnya, menurut ahok, porsi keuntungan dari properti bisa mencapai 80%. sementara dari segi tiket hanya bisa memberikan persentase keuntungan 20%.
"Kalau itu masuk, berarti monorel dibangun, berarti dia bisa tutup (kerugian)," kata Ahok. Walau peluang pembangunan monorel semakin besar, tapi tidak menjamin kepastian transportasi massa berbasis rel itu bisa didirikan jika tawaran PKS dari Pemprov belum ditandatangani Jakarta Monorail. "Belum tahu PKS kapan," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso M menjelaskan, pembangunan monorel di ibu kota yang diresmikan 16 Oktober 2013 lalu menghadapi persoalan. Adapun, persoalan timbul karena Jakarta Monorail selaku pemegang konsesi dan investor meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorel dan sekitarnya secara gratis.
"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf nggak mau. Kalau nggak minta gratis sebetulnya sudah jalan," kata Andi.
Bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail, namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.
"Aset nggak bisa diberi tapi bisa pinjam pakai, nggak ada yang gratis. Mau menabrak aturan?" sebutnya.
Andi mengakui, skema pembiayaan monorel ini juga menjadi persoalan. Hingga kini, Jakarta Monorail belum menuntaskan skim pembiayaan untuk proyek monorel dalam kota, sehingga Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI dan Jakarta monorail belum dilakukan.
"PKS belum. Gubernur masih hati-hati," jelasnya.
Seperti diketahui, dalam rancangannya, monorel Jakarta memiliki 2 rute yakni jalur hijau dan jalur biru. Blue line membentang sepanjang 14,2 km dari Tebet-Suharjo-Menteng Dalam-Casablanca-Ambasador-Sudirman WTC-Menara Batavia-Dukuh Atas-Kebon Kacang-Tanah Abang-Cideng-Tomang-Taman Anggrek.
Sementara green line yang membentang sepanjang 14,8 km dari Casablanca-Taman Rasuna-Kuningan Sentral-Setia Budi Utara-Karet-Pajempongan-Palmerah-Stasiun Madya-Plaza Senayan-GBK-SCBD-Komdak-Satria Mandala-Gran Melia-Casablanca.
(ros/dnl)
