Meneg BUMN: Pemerintah Harus Punya Kontrol di Semen Gresik

Jakarta - Meneg BUMN Soegiharto mengatakan, keinginan pemerintah untuk mempertahankan kontrol atas Semen Gresik lebih dimaksudkan untuk mengamankan suplai semen. Pasalnya, pada tahun 2007 diperkirakan terjadi kelangkaan semen."Pemerintah berkeinginan tidak hanya mempunyai saham 51 persen saja. Tapi pemerintah harus punya kontrol. Disitu memang ada trade off. Tapi bagaimana kita mengamankan industri semen ke depan bisa bangkit," kata Soegiharto di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (17/12/2004).Menurut Seogiharto, upaya tersebut sangat penting karena pemerintah telah memprogramkan percepatan pembangunan infrastruktur. "Tahun 2007 kan kita sudah mulai mengalami kelangkaan semen. Jadi harus ada pembangunan baru," katanya.Soegiharto mengatakan siapapun termasuk Cemex bisa saja diberikan ijin membangun tambahan kapasitas baru baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. "Tapi itu masih kita lihat. Terlalu prematur untuk kita sampaikan sekarang," tukasnya.Ditegaskan, dengan keinginan mempertahankan kepemilikan saham mayoritas di Semen Gresik, maka secara paripasu juga berlaku untuk Semen Tonasa dan Semen Padang. Namun Soegiharto belum bisa mamastikan apakah program spin off pada dua perusahaan Semen otomatis tidak berlaku. "Saya tidak katakan demikian, saya sedang mempelajari masukan dari teman-teman di Semen Padang dan Semen Tonasa. Sesuai intruksi presiden, setiap kebijakan yang kontroversi harus dipecahkan secara holistik dan tidak parsial," demikian mantan Direktur Keuangan Medco ini. (qom/)