Melihat Wajah RI di Perbatasan Timor Leste

- detikFinance
Jumat, 23 Mei 2014 06:52 WIB
Atambua - Lokasi perbatasan menjadi faktor krusial untuk kedaulatan negara. Tak ayal, bila gambaran suatu negara selalu mengacu pada bagaimana kondisinya di wilayah perbatasan.

Salah satunya adalah pos pengawasan perbatasan. Idealnya, pos ini harus memenuhi CIQS, yaitu Custom (Bea Cukai), Imigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina) dan Security (Keamanan).

Bagaimana dengan kondisi pos perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste?

Pasca terbentuknya Republica Democratica de Timor Leste pada tahun 2002, pemerintah Indonesia menyiapkan pos pada beberapa titik darat. Pada pos tersebut tersedia CQIS sebagai komponen utama pelayanan dan pengawasan.

Namun, sayangnya sampai dengan sekarang atau 12 tahun berjalan, pos ini tidak tersedia dengan utuh.

Berdasarkan pantauan detikFinance yang mengunjungi langsung wilayah perbatasan, Kamis (22/5/2014), secara nyata ketidakutuhan itu tampak jelas terlihat. Terutama dari sisi fasilitas dan sarana penunjang aktivitas.

Pos pengawasan pertama adalah di Wini. CQIS yang harusnya berada pada satu atap, malah terpisah-pisah. Pada garis perbatasan, ada 3 kantor untuk kepolisian, angkatan darat dan imigrasi yang berbagi dengan badan karantina. Sementara kantor bea cukai terletak 1 km dari garis perbatasan.

Untuk setiap orang yang ingin memasuki wilayah Timor Leste ataupun sebaliknya, harus melalui proses administrasi yang tidak efisien. Bahkan kecenderungan harus bolak balik dari setiap kantor.

"Jadi kalau pada proses administrasinya, mereka itu harus bolak balik. Itu kan pelayanannya tidak bisa prima," ungkap Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susiwijono Moegiarso saat kunjungan tersebut.

Pos kedua adalah Metamauk. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Berada tidak pada satu atap. Namun, lebih parah lagi kantor operasional yang tersedia sudah rubuh sebagian. Sehingga tidak dapat beroperasional.

Akhirnya, baik imigrasi, badan karantina dan bea cukai dipaksakan satu kantor yang hanya memiliki 2 ruangan dengan luas sekitar 36 m2. Berjarak 100 meter dari lokasi, tersedia kantor kepolisian dan TNI angkatan darat.

Pos ketiga yang dikunjungi adalah Mota'ain. Ini merupakan pos yang sedikit lebih layak dari ketiga pos sebelumnya. Sebab, CQIS berada dalam satu area yang berdekatan. Lokasinya pun dilengkapi dengan Bank Mandiri.

Mota'ain merupakan pos perbatasan yang terbesar dan diberikan fasilitas lebih lengkap. Sebab aktivitas yang terjadi lebih tinggi dari yang lainnya.

Kemudian dari sisi penjaga perbatasan juga lebih banyak. Jika pada pos sebelumnya, untuk pegawai Bea Cukai hanya disediakan 2 orang, maka di sini ada 4 orang.

"Mota'ain lebih lengkap karena paling besar wilayah perbatasan. Aktivitas lalu lalang orang dan barang juga sangat tinggi. Jadi ya sedikit lebih baik," tukasnya.

Kondisi wilayah perbatasan sejatinya menjadi tanggung jawab dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Instansi ini sudah berencana untuk merenovasi fasilitas sarana mulai tahun depan dengan anggaran yang sudah disiapkan negara.

"Semoga tahun depan bisa dilaksanakan dan semua terintegrasi. Karena bagaimana pun apa yang terlihat di perbatasan ini adalah cerminan negara secara keseluruhan," imbuhnya.




(mkl/ang)