.webp)
Sayangnya, kata Ahok, investor swasta yang sebelumnya menyanggupi pembangunan 5 pasar rakyat di Jakarta justru hingga kini belum ada kabarnya. Sehingga, walaupun ada tim pengendali inflasi di daerah, dampaknya tak akan mampu menjamin bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok di Jakarta jelang Puasa dan Lebaran.
"Nggak bakal bisa jamin, percaya sama saya, kuncinya itu kita mesti punya pasar rakyat dulu," katanya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Pada awalnya, pembangunan 5 pasar rakyat di Jakarta diperkirakan menelan Rp 50 miliar. Anggarannya tak berasal dari APBD tapi dari kerjasama PD Pasar Jaya dengan pihak swasta antara lain revitalisasi Pasar Bendungan Hilir (Benhil).
"Yang Benhil juga janji janji bohong, makanya bentar lagi kita mau cabut izinnya. Kan janjinya mau bangun 5 pasar rakyat tapi terbengkalai juga," katanya.
Menurut Ahok, bila sudah ada pasar rakyat, Pemda DKI Jakarta bisa mengendalikan harga di masyarakat. Pihak Pemda bisa menguasai stok di pasar sehingga bisa mengontrol harga.
"Kalau sudah ada pasar rakyat, kita bisa nekan harganya yang harian itu," katanya.
Menurut Ahok, pemodal swasta yang mandek membangun 5 pasar rakyat tersebut kini kehabisan modal, sehingga menelantarkan proyeknya. "Ini model orang yang sok bilang punya duit. Saya suruh tes saja nggak bisa," kata Ahok.
Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengakui ada keterlambatan realisasi pembangunan, namun pihaknya sudah meminta segera diselesaikan proyek yang sudah dicanangkan tahun lalu ini.
"Jadi ada masalah di internal itu sempat terhenti, masalah internal antara developernya dan kontraktornya, apakah tidak dibayar atau bagaimana nggak jelas, sehingga kontraktornya sempat menghentikan pekerjaan waktu itu," katanya.
Pemprov DKI Jakarta tahun lalu mencanangkan lima pasar rakyat, yaitu Pasar Manggis yang akan terdiri dari 384 kios, Pasar Pesanggrahan 161 kios, Pasar Kebon Bawang 119 kios, Pasar Kampung Duri 108 kios, dan Pasar Nangka Bungur 163 kios.
(hen/dnl)
