.webp)
Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai, setiap angka harus dilengkapi dengan data dan perhitungan yang masuk akal. Menurutnya, apa yang dikemukakan Prabowo sulit diterima.
"Kalau menurut saya tidak masuk akal. Mereka sumbernya Abraham Samad, ya memang dia pintar tapi bukan ahli ekonomi. Nggak bisa dijadikan sumber," tegasnya di Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Pernyataan Prabowo tersebut, lanjut Tony, kerap kali dikaitkan dengan sang ayah yaitu Soemitro Djojohadikoesoemo. Begawan ekonomi Indonesia itu disebut pernah menyatakan bahwa anggaran pembangunan bocor 30% setiap tahunnya.
Menurut Tony, pernyataan Soemitro dipersepsikan kurang tepat. Sebenarnya angka 30% muncul dari perbandingkan investasi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Soal investasi, Indonesia kalah efisien sekitar 30%.
"Saya ingat betul isu Pak Soemitro bilang kebocoran 30%. Hitung-hitungannya, Indonesia punya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 5. Artinya, kalau investor investasi di Indonesia Rp 5 miliar, itu akan balik modal dalam 5 tahun," papar Tony.
Negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, atau Filipina, tambah Tony, punya nilai ICOR 3. "Jadi lebih bagus kan, Anda tanam Rp 3 miliar selama 3 tahun balik modal. Indonesia berarti kalah efisien dibandingkan dengan negara tetangga, kalah efisien sekitar 30%," jelas dia.
Kemudian, menurut Tony, inefisiensi 30% ini dinilai sebagai kebocoran anggaran negara yang disebabkan salah satunya karena korupsi. "Ditangkap media sebagai kita kalah ada korupsi 30%, itu sebenarnya beda. Kalah efisien itu mungkin karena infrastruktur jelek, tenaga kerja tidak well educated, tapi mungkin juga karena korupsi. Itu salah satu komponen yang menyebabkan inefisiensi," terangnya.
Jadi, demikian Tony, angka 30% itu bukanlah kebocoran anggaran akibat korupsi. "Memang korupsi salah satunya, tapi kira-kira waktu itu perdebatannya tentang ICOR," ujarnya.
Oleh karena itu, Tony menyebutkan Prabowo harusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan program-program ekonominya, terlebih masalah angka. Hal ini akan berakibat fatal jika salah menyebutkan.
"Harusnya debat capres ada kepastian data karena edukasi juga. Kalau ngomong salah pasti kita nggak mau lagi dengerkan," tegasnya.
(drk/hds)
