.webp)
Sementara saat ini, program KB dikendalikan masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
"Kalau dulu di zamannya Soeharto ya perangkat BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), mulai dari pusat hingga kabupaten di bawah kendali pemerintah pusat. Dengan desentralisasi yang berkeinginan untuk memberikan peelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," tutur Deputi Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani, usai seminar nasional dengan tema 'Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Tahun 2014' di Ruang Serba Guna kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/06/2014).
Nani mengakui, seluruh Pemda memang tidak satu suara tentang program KB. Masing-masing punya pandangan berbeda soal KB.
"Jadi pemahaman dan komitmen Pemda bervariasi. Oleh karena itu menjadi wajib supaya kita bisa berdiskusi dan bisa membahasnya dengan baik kepada Pemda. Kampanye KB untuk satu daerah ke daerah lain tidak sama," imbuhnya.
Sedangkan pemerintah saat ini berencana untuk melakukan penyeragaman peraturan yang mengatur tentang program KB. Aturan ini diharapkan akan diimplementasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah baru nantinya.
Kalau penyeragaman mengenai kelembagaan nanti analisis perundangan-undangannya akan dikaji oleh presiden terpilih," cetusnya.
Di era Soeharto, salah satu program yang mengalami keberhasilan spektakuler adalah dalam bidang KB. Keberhasilan ini ternyata telah membawa keberhasilan dari sisi ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Soeharto rata-rata 6,8% setahun, bahkan sempat menyentuh angka 8,1% pada tahun 1995.
Perkembangan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia juga naik drastis, Pada tahun 1968 PDB hanya US$ 70, meningkat menjadi US$ 1.000 di tahun 1996. Jumlah penduduk miskin pun telah berhasil diturunkan secara tajam. Dari 70 juta jiwa atau 60% dari jumlah penduduk di era 1970-an, menjadi 26 juta atau 14%, pada 1990-an.
(wij/dnl)
