BEM UI Desak Pertamina Turunkan Lagi Harga Elpiji

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menduga kenaikan harga elpiji dari Rp 3.000 per kilogram menjadi Rp 4.250 per kilogram sebagai upaya PT Pertamina untuk menutupi kebobrokan dan inefisiensi di perusahaan tersebut. BEM mendesak kepada Pertamina untuk menurunkan kembali harga elpiji yang dinilai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.Hal itu terungkap dalam pertemuan antara belasan pengurus BEM UI dengan pihak PT Pertamina di kantor Pertamina, Jl Perwira, Jakarta, Kamis (23/12/2004).Ketua umum BEM UI Gari Primananda dalam pertemuan tersebut mengungkapkan pihak Pertamina selalu memberikan alasan kenaikan elpiji dikarenakan harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan. Pertamina seharusnya melakukan efisien terlebih dahulu baru kemudian bicara kenaikan harga.BEM UI juga mengajak kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga elpiji karena kenaikan harga tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak. Pertamina seharusnya saat ini lebih mengedepankan upaya mengatasi masalah inefisiensi dan kebobrokan pengelolaan manajemen daripada menaikan harga.Menanggapi hal tersebut Pjs Manajer Hubungan Kelembagaan dan Pemerintah PT Pertamina Adhiyatma Sardjito mengatakan Pertamina sebenarnya tidak berkeinginan menaikan harga tanpa didasari alasan-alasan yang kuat. Menurutnya kenaikan harga tersebut juga sudah diaudit oleh BPK dan BPKP. Kenaikan harga itu sudah diukur dengan biaya produksi dimana biaya produksi elpiji sebesar US$ 312,24 per Mton atau Rp 2.779 per kilogram. "Ini merupakan biaya produksi di kilang. Harga itu kemudian ditambahkan lagi dengan biaya operasional, biaya pemasaran dan margin Pertamina sebesar Rp 1.470 dengan demikian harganya menjadi Rp 4.250 per kilogram," ujarnya.Pertamina memakai patokan yakni kombinasi harga dunia dan harga Pertamina. Hal ini dikarenakan jika mengacu harga dunia saja maka kenaikannya bisa lebih tinggi karena harga dunia biaya produksinya US$ 383,4 per Mton.Adhiyatma juga tidak membantah pernyataan para mahasiswa bahwa pada masa lalu Pertamina jadi sapi perahan, banyak terjadi korupsi dan kerap melakukan inefisiensi. Namun saat ini, katanya, Pertamina sudah melakukan perbaikan bahkan Pertamina adalah BUMN pertama yang melaporkan 162 kasus ke DPR terhadap adanya indikasi KKN. Dalam pertemuan tersebut, BEM UI juga meminta Pertamina dan pemerintah agar meninjau ulang harga kenaikan elpiji. Pemerintah diminta memprioritaskan program pengentasan korupsi yang saat ini terjadi di sejumlah BUMN termasuk Pertamina dan segera mengatasi defisit APBN sehingga tidak dibebankan kepada rakyat. (san/)