Prabowo dan Jokowi Perlu 'Diuji' Masalah Upah Buruh dan Outsourcing

Prabowo dan Jokowi Perlu 'Diuji' Masalah Upah Buruh dan Outsourcing

- detikFinance
Jumat, 20 Jun 2014 18:03 WIB
Prabowo dan Jokowi Perlu Diuji Masalah Upah Buruh dan Outsourcing
Jakarta - Malam ini, menjadi kesempatan para pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menanyakan permasalahan dunia usaha kepada Capres dan Cawapres. Salah satu permasalahan yang sangat krusial yang patut ditanyakan dalam acara dialog Kadin dengan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, adalah soal komitmen sektor ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno kepada detikFinance, Jumat (20/6/2014).

"Itu yang paling penting bagaimana komitmen mereka dalam hal kebijakan perburuhan. Selama ini buruh banyak menuntut kenaikan upah dan menolak sistem outsourcing," katanya.

Benny mengatakan masalah perburuhan terutama soal upah, sistem outsourcing kerap menjadi beban dunia usaha. Ia ingin presiden dan capres yang baru memimpin pemerintahan mendatang bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha soal upah dan sistem ketenagakerjaan.

"Karena ini nanti akan terkait soal tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Pengusaha masih merasakan kekhawatiran tak bisa bersaing menghadapi pasar terbuka, usaha bisa tutup," katanya.

Menurut Benny, pemerintahan baru harus bisa menciptakan win-win solution antara buruh dan pengusaha. Sehingga tak ada lagi demo-demo buruh yang merusak iklim dunia usaha.

"Intinya harus ada titik temu, selama ini buruh euforia kebebasan dengan demo, sehingga dialog diabaikan," katanya.

Selain soal buruh, Benny juga berpesan agar masalah perdagangan dan perindustrian menjadi fokus para Capres dan Cawapres. Ia mencontohkan, perseoalan efisiensi dan efektivitas kedua sektor tersebut dalam menghadapi persaingan global.

"Strategi pengembangan industri dan perdagangan harus satu kementerian, kalau itu dipisah berantem melulu," katanya.

Terkait outsourcing, saat ini memang sudah ada landasan hukum teknis yaitu Permenakertrans No 13/2012, sudah diatur pekerjaan-pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing yaitu: cleaning service (petugas kebersihan), petugas keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pekerja sektor pertambangan.

Sementara itu, terkait sistem pengupahan, pemerintah saat ini sedang menyusun sistem pengupahan baru berbasis kinerja.

Dialog yang akan berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB, akan disiarkan secara langsung melalui dua stasiun televisi swasta. Jadwalnya pukul 18.30-20.00 untuk pasangan Prabowo-Hatta dan pukul 20.30-22.00 untuk Jokowi dan JK. Konsep acara ini tak memakai konsep debat, namun konsep dialog, para pengusaha akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia usaha di Indonesia.


(hen/hds)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads