Dana tersebut selanjutnya dipakai untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditugaskan pemerintah. PT Askrindo (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi, termasuk memberikan jaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Komisi VI memberikan persetujuan pencairan PMN sebesar Rp 700 miliar sesuai keputusan raker lalu untuk memperkuat permodalan penjaminan KUR," kata pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto di Ruang Rapat Komisi VI DPR Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak saya ucapkan terima kasih hari ini akan dibahas persetujuan PMN Askrindo. Kami terima kasih karena rapat tentang Askrindo telah dilakukan 2 kali. Kami terima sebanyak 5 catatan. Kami akan lakukan koordinasi dengan direksi Askrindo," jelasnya.
Rapat kali ini seharusnya membahas 3 agenda. Sebanyak 2 agenda yakni rapat kesimpulan panitia kerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan rapat konsolidasi perbankan BUMN ditunda pembahasannya.
Hadir pada raker kali ini, 20-an anggota Komisi VI DPR, direksi PT PPA (Persero), PT Merpati, PT Askrindo hingga petinggi Kementerian BUMN.
Terkait penundaan rapat soal permasalahan Merpati, Dahlan mengaku rapat terkait panja Merpati sebaiknya diisi poin restrukturisasi utang dan kuasi reorganisasi.
"Saya ingin dalam hasil panja disebutkan perlunya restrukturisasi utang kepada negara dan lainnya dikonversi menjadi saham dan dicatatkan perlunya kuasi reorganisasi sehingga dengan dilakukan 2 hal itu maka Merpati bisa hidup permanen," tegasnya.
(feb/hen)










































