.webp)
Dalam sidang paripurna yang digelar pada hari ini, DPR menyampaikan pandangan atas laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan. "Dengan penyampaian tanggapan fraksi, maka kemudian akan ditindaklanjuti oleh jawaban pemerintah melalui Menteri Keuangan pekan depan," kata pimpinan sidang Sohibul Iman dalam sidang paripurna di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Secara umum, fraksi-fraksi di DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi oleh BPK. Terutama pada poin efisiensi pelaksanaan anggaran negara. Berikut rinciannya :
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kami menyesalkan banyak realisasi pendapatan negara terutama belanja negara yang tidak sistematis. Seringkali dihabiskan 1 atau 2 bulan terakhir dengan nilai yang cukup besar. Sehingga menjadi sangat janggal dan harus diteliti lebih lanjut.
Fraksi Partai Demokrat: Muhammad Baghowi
Meminta kepada pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, administrasi, pengawasan, serta pengalian potensi. Meminta kepada pemerintah untuk terus memperbaiki realisasi dana khusunya untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kendala realisasi.
Komposisi belanja masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja subsidi. Maka dari itu, pemerintah harus mengevaluasi belanja untuk hal-hal yang lebih produktif
Fraksi Partai Golkar: Sumarjaya Linggih
Menyusun asumsi makro yang lebih realistis agar menunjang kredibilitas APBN. Perlu dipikirkan serius, melihat ekonomi masih didorong di pulau Jawa dan belum berjalannya pembangunan yang inkulsif seperti yang direncanakan.
Lifting minyak menjadi masalah permanen karena menurun secara terus menerus. Ini menjadi tekanan saat ada kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan konsumsi BBM.
Fraksi PDI-P: M Mullady
Ketidakefisienan belanja oleh pemerintah yang meliputi kelemahan dalam pelaporan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Tidak ada kriteria yang jelas dalam subsidi BBM dan kesalahan penyaluran dana tunjangan profesi guru.
Transparansi anggaran keterbukaan informasi untuk publik tergolong cukup rendah. Kami mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK agar mendapatkan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat.
Fraksi PKS: Idris Lutfi
Fraksi PKS mencatat ada 9 poin yang harus digarisbawahi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, terutama dalam penyusunan RAPBN 2015. Catatan ini disampaikan secara tertulis agar dapat dipahami dengan lebih komperhensif.
Fraksi PAN: Taufan Tiro
Fraksi PAN secara khusus mencermati terhadap rekomendasi BPK atas LKPP pada 2007-2012 yang belum ditindak lanjuti secara sungguh-sungguh. Kemudian penyelesaian piutang bukan pajak, penjualan migas, aset kredit eks BPPN, dan saldo sisa pembayaran pensiun.
Pemerintah perlu menyusun ketetapan sasaran subsidi, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang diberikan subsidi.
Fraksi PPP: Epyardi Asda
Asumsi makro tidak sesuai dengan realisasinya. Seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi yang melonjak, dan nilai tukar rupiah yang melemah dalam.
Pemerintah tidak berhasil mencapai target RPJMN yang seharusnya ada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian anggaran tahun 2013 masih belum memiliki dorongan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PKB: Chusnunia Chalim
Mendukung pemerintah untuk melanjutkan kedisplinan dalam melaksanakan anggaran negara. Dengan tujuan anggaran yang dikeluarkan memberikan konstribusi untuk masyarakat Indonesia.
Fraksi Partai Hanura: Murady Darmansjah
Pemerintah perlu melaporkan kemajuan yang dilakukan dalam penyelesaian piutang pajak yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Pemerintah bisa menempuh penyelesaian secara hukum.
(mkl/hds)
