Prabowo Sebut Defisit Lahan 730.000 Hektar, Apa Penyebabnya?

Jakarta - Permasalahan alih fungsi lahan pangan jadi kendala utama pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Menurut Capres Prabowo Subianto ada total 730.000 hektar lahan sawah yang terkonversi untuk tujuan lain.

Apa penyebab lahan-lahan pangan seperti beras, kedelai, jagung, dan lainnya beralih fungsi?

Guru Besar Universitas Riau Almasdi Syahza mengatakan, penurunan jumlah lahan pertanian pangan utamanya diakibatkan oleh alih fungsi lahan ke beberapa sektor industri seperti perumahan dan perkebunan.

"Di Sumatera itu, banyak peralihannya dari yang semula untuk tanaman pangan menjadi untuk tanaman sawit. Di daerah lain juga sama, cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Kalau di daerah lain seperti yang tingkat pertumbuhannya tinggi, lahan pertanian pangan itu banyak yang dialihkan untuk perumahan," kata Almasdi kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Penyebab alih fungsi ini, menurut dia dipengaruhi oleh kurang bergairahnya sektor pertanian tanaman pangan bila dipandang dari sisi ekonominya.

"Sekarang ini kan petani berpikirnya sudah untung rugi, tidak seperti dulu asal tanam saja. Mereka jadi berpikir tanaman pangan ini kurang menguntungkan, kurang bergairah. Karena, mereka berpikir untuk keluar biaya besar untuk bibit dan pupuk, tapi tidak ada kepastian harga, harganya bisa lebih rendah dari biaya produksinya. Jadi mereka berpikir bagaimana yang lebih pasti, misalnya pindah ke kelapa sawit, itu kan harganya lebih pasti petaninya juga lebih sejahtera, jadi banyak lah mereka yang beralih dari pertanian pangan," jelasnya.

Di sisi lain, upaya perluasan lahan dengan mencetak lahan pertanian baru pun juga sulit direalisasikan meskipun tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah hal yang mutlak dilakukan.

"Seperti di Kalimantan itu, jumlah lahan pertanian itu bertambah cuma jumlahnya tebatas. Mau buka lahan baru juga kan kita terkendala karena beberapa lahan sudah masuk ke area hutan lindung. Ada juga yang terkendala sudah masuk lahan gambut. Kan tidak semua lahan gambut boleh digarap. Lahan gambut yang kedalamannya di atas 3 meter itu tidak boleh digarap. Yang bisa digarap cuma yang kedalamannya di bawah 2 meter, itu pun perlu penanganan kusus. Karena kalau sembarangan bisa dihadapkan pada risiko penurunan permukaan tanah," katanya.

Untuk itu, langkah yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya adalah dengan memberikan kepastian ekonomi dari industri pertanian pangan ini. Kepastian ekonomi yang dimaksud adalah dengan mengalihkan subsidi pupuk kepada subsidi harga jual.

"Karena kalau sekarang kan subsidi pupuk itu tidak efektif, banyak penyelewengan. Pupuk subsidinnya tidak sampai ke tingkat petani skala kecil. Kalau subsidinya dialihkan ke harga jual, itu kan penerimanya lebih pasti bisa diawasi oleh koperasi-koperasi tani," katanya.

Dengan kepastian itu, diharapkan lahan pertanian yang sudah ada tidak dialihkan karena menjanjikan prospek ekonomi yang sama pasti.

"Seperti di Jepang itu, petaninya kan diberi kepastian harga. Mereka diberi subsidi harga jual. Misalnya, harga produk mereka 10 tapi harga pasarnya 15, itu disubsidi oleh pemerintahnya sehingga harganya mengikuti harga pasar. Karena harga jualnya menjanjikan, ada kepastian, jadi mereka (petani tanaman pangan) jadi tidak mau mengalihkan lahannya untuk yang lain. Harusnya pemerintah Indonesia bisa seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam debat Capres dan Cawapres 2014 putaran ke-5 malam tadi, Calon Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa langkah utama untuk mendongkrak produksi sektor pertanian pangan adalah dengan membuka lahan baru. Ia mencatat ada 60.000 hektar lahan terkonversi setiap tahun untuk keperluan di luar pertanian.

"Pangan, sawah kita berkurang 2015 sawah defisit (konversi) 730.000 hektar. Kami punya program tambah 2 juta hektar per tahun," tutur Prabowo dalam debat semalam

(hen/hen)